Bandung (Kemenag)
Anggota Komite I
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, dan Pemerintahan sekaligus anggota Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI, Dr.
Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedasteraputra Suyasa, melakukan
kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Senin
(02/02/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Simpadu Kanwil Kemenag Jabar
dan dihadiri jajaran Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu serta para tokoh
umat Hindu se-Jawa Barat.
Turut hadir dalam
kegiatan tersebut Pandita Mpu Manikmas Vira Bhaskara Jaya Nanda, Ketua Parisada
Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Jawa Barat, Ketua Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) Provinsi Jawa Barat, Ketua PSN Provinsi Jawa Barat, para Ketua
PHDI kabupaten/kota se-Jawa Barat, Ketua WHDI kabupaten/kota se-Jawa Barat,
serta para penyuluh agama Hindu se-Bandung Raya.
Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si.,
dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum strategis
dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna mendorong program
prioritas pembangunan keagamaan. Ia menekankan pentingnya semangat ta’awun
atau saling membantu dalam menyampaikan aspirasi serta menyelesaikan berbagai
persoalan umat.
”Tantangan yang
masih dihadapi saat ini salah satunya adalah keterbatasan serta pemblokiran
anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program pembinaan umat, termasuk
kegiatan Pembimas Hindu. Padahal, program-program tersebut memiliki peran
strategis dalam mendukung agenda prioritas Kementerian Agama yang sejalan
dengan delapan program utama pemerintah serta arah kebijakan Presiden Prabowo,”
ungkapnya.
Selain itu, Kakanwil
juga menyoroti pentingnya pendataan dan penataan rumah ibadah sebagai dasar
dalam penyaluran bantuan serta dukungan dari pemerintah daerah. Ia menyampaikan
bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan,
termasuk penyampaian data kepada Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini masih
menunggu tindak lanjut terkait bentuk dukungan yang dapat diberikan, khususnya
untuk penguatan sarana peribadatan umat.
Kakanwil menegaskan
bahwa komunikasi dan kerja sama lintas lembaga harus dibangun secara
berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial semata. Sinergi yang
berkesinambungan dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan intoleransi
serta memperkuat kerukunan umat beragama di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan
arahan Menteri Agama yang menekankan penguatan moderasi beragama, kerukunan,
serta nilai cinta kasih antarsesama.
Sementara itu, Anggota
Komite I DPD RI, Arya menekankan pentingnya pemahaman filosofi kebangsaan dan
nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan peradaban bangsa. Ia
menyampaikan bahwa sejarah panjang Indonesia, termasuk kontribusi budaya dan
spiritual dari berbagai daerah seperti Sunda dan Nusantara, harus terus
dihidupkan agar tidak terputus dari generasi masa kini.
”Periode awal
kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak penting dalam pengakuan agama-agama di
Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar
dalam menjaga keberagaman, toleransi, serta penguatan identitas keagamaan yang
berakar pada nilai luhur bangsa,” ucapnya.
Dalam kesempatan
tersebut, Arya juga mengungkapkan rencana revitalisasi sejumlah situs sejarah
dan kawasan budaya di Jawa Barat, di antaranya pengembangan Museum Muara Janti
serta kawasan percandian yang memiliki nilai historis tinggi. Ia menyebut
kawasan tersebut memiliki potensi besar dan perlu dikelola secara profesional
melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, DPD
RI juga mendorong penyelenggaraan festival budaya dan keagamaan sebagai upaya
menghidupkan kembali kejayaan peradaban Nusantara sekaligus meningkatkan sektor
pariwisata berbasis budaya dan spiritual. Pengembangan jalur konektivitas dan
akses transportasi menuju kawasan heritage di wilayah Bandung, Karawang, dan
Cianjur juga menjadi perhatian dalam mendukung pemerataan pembangunan daerah.
Kontributor :
Shinta
