Kemenag Tuntut ASN Laporkan Bukti Kegiatan selama PPKM Darurat

Kemenag Tuntut ASN Laporkan Bukti Kegiatan selama PPKM Darurat

Tawang (INMAS Kota Tasikmalaya)

Penting untuk menjadi pemahaman semuanya Surat Edaran nomor 17 tahun 2021 diterbitkan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, ini pesan pokok yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Hal ini disampaikan Kepala Kankemenag Kota Tasikmalaya H.M. Ali Abdul Latief ketika memimpin Rapat Evaluasi PPKM Darurat tingkat Kota Tasikmalaya.  

“Edaran itu diterbitkan semangatnya adalah menjaga keselamatan jiwa di tengah meningkatnya pandemik covid 19”, jelasnya.

Pemerintah menargetkan sampai tanggal 20 juli kasus aktif sudah di bawah 10.000, kurang lebih seperti itu perhitungan raionalnya.Salah satu kunci dari terminimalisirnya kasus aktif adalah istiqomah ada di rumah karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM. 

“Kami berharap pointer yang terdapat dalam PPKM bisa difahami secara utuh oleh masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran bagi mereka untuk mau terlibat pro aktif dalam pencegahan penyebaran melalui untuk sementara berada di rumah, termasuk melaksanakn ibadah juga di rumah”, tandasnya.

Selain itu sebagai aparatur pemerintah baik itu ASN maupun non PNS selain diwajibkan untuk mengaplikasikan diharuskan instruksi dari Menteri Agama  terkait sosialisasi Surat Edaran Nomor 17 tahun 2021 namun juga harus tertib melaporkan bukti administrasi dan dokumentasinya.

“Kita aparatur yang ada di daerah dituntut untuk ada laporan  sebagai bukti, tulisan itu sama dengan pengakuan , karena ketika kita di assesment oleh pembina kepegawaian yang berlaku adalah hasil pekerjaan tangan berupa laporan kegiatan”,imbuhnya.

Mengenai malam takbira Kakankemenag minta para aparatur melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan kegiatan malam takbiran di lingkungan sekitar atau DKM binaan  dan tak lupa dibuatkan laporan ditambah dokumentasi kegiatan.

“Link untuk laporan sudah disebarkan ke berbagai grup dan di berbagai media sosial”, tambahnya.

Terakhir adalah mengenai ibadah penyembelihan hewan kurban, kita berupaya untuk laporkan kegiatan kurban yang mrnggunakan prokes ketat , salah satunya adalah kehadiran mudohi. Dalam pelasanaan kurban di masa PPKM Darurat mudhohinya cukup perwakilan saja, dari 7 orang mudhohi untuk 1 sapi cuukup dihadiri oleh 1 orang.

Kontributor : Yeni Rohayati



Dibaca: 8 Kali

Sekretariat

Jl. Jenderal Sudirman No. 644

Bandung 40183 Jawa Barat Indonesia

Visitors Counter