KEDUDUKAN ISLAM DALAM SISTEM HUKUM CHINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA

KEDUDUKAN ISLAM DALAM SISTEM HUKUM CHINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA

Dian Rahmat Nugraha SHI,M.Sy 

Penghulu di Kemenag Kota Tasikmalaya 


ABSTRAK

Dinamika hukum di china terus bergeliat dan maju seiring dengan ilmu pengetahuan tentang hukum yang terus di minati , UU Perkawinan Baru yang dibentuk juga berdampak baru pada sistem pencatatan yang ada di Tiongkok. Undang-undang memberikan kesetaraan tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga menjamin pasangannya memiliki pilihan bebas dalam hal pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  Kondisi kesadaran hukum juga apa  pengaruh dari kedudukan hukum di negara tersebut kepada hukum keluarga terutama umat muslim . Kerangka penelitian ini berdasarkan konsep hukum dan konsep keluarga yang empiris di negeri tirai bambuini .Metode penulisan  ini menggunakan metode kepustakaan ( library reseach ) Analisa data melalui tahap memilihan, menelaah, sampai pada menyimpulkan. hukum Pernikahan pertama  adalah pernikahan sipil hukum yang disahkan di Republik Rakyat Cina pada 1 Mei, 1950. Ini adalah perubahan radikal dari patriarki yang ada perkawinan Cina tradisi , dan membutuhkan dukungan terus-menerus dari kampanye propaganda . Sejak itu telah digantikan oleh UU Perkawinan Kedua tahun 1980. orang China sudah terbiasa dengan punya satu anak dari satu pernikahan, artinya tidak ada poligami juga  Di china pejabat dibui karena poligami dan Poligami adalah pelanggaran hukum serius di China, apalagi sampai memiliki banyak anak. Hal ini disebabkan Pemerintah China menggariskan kebijakan satu anak bagi penduduk perkotaan. Dan di cina menaikkan usia menikah menjadi 20 untuk pria dan 18 untuk wanita, dan melarang pernikahan melalui kuasa; kedua belah pihak harus menyetujui pernikahan dan sebagian besar pasangan yang memiliki hubungan dengan Tiongkok dapat bercerai menggunakan sistem hukum Tiongkok. Dalam banyak kasus, ini adalah pilihan terbaik (tercepat dan paling efisien).

Kata Kunci : hukum keluarga , Cina , Islam , perceraian dan poligami di tiongkok


A. PENDAHULUAN

Sistem hukum China, berkembang menurut alur sejarahnya sendiri, “terlepas” dari perkembangan sistem hukum anglo-saxon (anglo-american), maupun sistem civil law (Eropha continental). Meskipun pada titik tertentu terlihat adanya persinggungan di antara sistem-sistem hukum tersebut, akan tetapi sistem hukum China terbangun dengan pondasi sumber hukum, asas, lembaga dan pranata yang berbeda dengan sistem hukum lain didunia, sehingga tampil sebagai sebuah sistem hukum tersendiri. 

Namun Berdasarkan hal tersebut.Cina menyusun rancangan undang-undang pertama terkait kekerasan dalam rumah tangga.Rancangan undang-undang itu menyimpulkan untuk pertama kalinya bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan pencegahan dan melapor.Di Cina, konflik keluarga dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak mengalami kerangka hukum.

Dan berdasarkan data china yang merupakan Negara besar yang di dalamnya di mualai dengan aturan yang tepat dan maju sehingga mmasyarakat mengalami ketenangan dalam membangun kehidupan rumah tangga nya dan Menurut media resmi, 40% wanita Cina yang menikah mengalami kekerasan fisik atau seksual.Baru pada tahun 2001, kekerasan fisik dapat dijadikan landasan untuk mengajukan perceraian.Yang jadi pertanyaan justru pondasi keluarga di China begitu kuat sehiangga China menjadi Negara maju di dunia  dan Anggota parlemen China baru-baru ini mengajukan usulan untuk menurunkan usia pasangan yang boleh menikah menjadi 18 tahun dari sebelumnya 22 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Namun usulan itu ternyata banyak dikritik masyarakat.

Menurut kantor berita pemerintah, Xinhua, sejumlah anggota parlemen dari Komite Kongres Nasional (NPCSC) Rabu lalu mengajukan usulan untuk menurunkan usia pernikahan dini.Zhang Sujun, salah satu anggota NPCSC yang mengajukan usulan itu mengakui nantinya akan ada penurunan jumlah pasangan yang ingin menikah. Namun dia mengatakan hal ini bisa membantu, bersama kemauan politik, untuk mengatasi masalah populasi China yang angkatan tuanya terus bertambah dan angkat kelahiran terus berkurang.

"Ini adalah arah yang benar," kata Zhang seperti dikutip Legal Daily, seperti dilansir laman Asia One, Senin (1/7). "Sesuai dengan kebijakan lain yang ingin mengurangi beban biaya hidup pasangan yang ingin mempunyai anak. Ini secara bertahap akan mengatasi masalah itu."

Wakil NPC Huang Xihua sebelumnya sudah pernah mengajukan proposal yang sama pada 2012, namun sebelum China memberlakukan satu keluarga satu anak, ide tersebut kurang mendapat dukungan. Negara ini mengajukan usulan yang menuai kecaman publik dengan kebijakan satu anak pada 2015, kemudian membolehkan pasangan mempunyai dua anak setelah lebih dari tiga dekade.Namun proposal baru yang diajukan saat ini juga mendapat respons skeptis dari angkatan muda China.

Tujusn penelitian ini untuk memperoleh gambaran bagaimana hukum yang diterapkan di Cina dan gambaran utamanya adalah hukum keluarganya sehingga Sehingga rumusan masalahnya adalah  bagaimana Dinamika hukum  di Cina  berpengaruh pada orang muslim dan  juga apakah punya dampak pada hukum keluarganya  di negeri tirai bambu  tersebut .


B. PEMBAHASAN

1. SEJARAH CINA

Ada rentang waktu dan kisah sejarah yang amat panjang sehingga populasi Muslim di China bisa mencapai sekitar 30 juta jiwa-apabila di kalkulasikan berdasarkan kisaran jumlah 10 suku penganut Islam utama negara berpenduduk 1,4 miliar itu sekarang

Sulit untuk melacak tahun berapa dan  atau siapa yang pertama kali membawa islam ke china. Tak masalah, tetapi, apabila dikatakan islam mulai masuk ke china sejak era Dinasti Tang, khususnya semasa kepemimpinan kaisar Taizong (626-649), sebab pada saat inilah islam tumbuh dan berkembang di Jazirah Arab, dan orang-orang arab yang kemungkinan diantaranya telah memeluk islam berbondong-bondong melakukan perniagaan ke cina yang memang sedang berada di puncak kejayaan. 

Benar ada literatur hisoris china klasik yang menyebut Nabi Muhammad pernah mengutus empat sahabatnya ke china untuk mendakwahkan islam, tetapi penulisnya menegaskan itu hanya bermodalkan “katanya”, untuk mengimplisitkan bahwa klaim demikian tak lebih dari kabar angin belaka.

Belakangan, Sa’ad bin Abi Waqqas, paman Rasulullah yang mengomandani Perang Qadisiyyah [Nabard-e Qadisiyeh] dan Perang Nahawan [Nabard-e Nahavand] yang menyebabkan Kejatuhan Kekaisaran Sasaniyah persia pada 651, pun dielueleukan diutus ke China, bahkan wafat lalu dimakamkan di kota pesisir nan metrofolis Guangzhou sana. 

Entah apakah Sa’ad tersebut atau orang lain bernama serupa yang dikirim ke China, yang pasti catatan resmi Dinasti Tang menyebutkan pada 651 ada utusan amirulmukminin ( danmimomoni) yang berkunjung ke situ. Boleh dibilang, ini adalah tonggak dimulainya “Hubungan Diplomatik” antara China dengan kekhalifahan islam.

Hubungan politik (superstruktur) yang ditandai dengan pengutusan duta-duta kian intens, sesudahnya. Tentu, pendorongnya tetaplah kepentingan ekonomi atau (infrastruktur). Konsep filosofis marxis basis dan uberbau bekerja dengan baik di sini.

Buktinya, sekalipun pada pertengahan tahun 751 Dinasti Tang tercatat pernah bertempur dengan kekhalifahan Abbasiyah untuk berebut pengaurh (Sphere of Influence) di Asia tengah, dua entitas politik ini pada akhirnya tetap akur-akur juga mengingat besarnya kue ekonomi yang mesti dipertaruhkan kalau berkonflik terus menerus.

Di satu sisi, para ahli pembuatan kertas daru China yang menjadi tawanan perang kekhalifahan Abbasiyah selepas kekalahan Dinasti Tang dalam pertempuran yang berlangsung di sekeliling Sungai Talas itu diakui Abbi Mansur’abd Al-Malik bin Muhammad bin Ismail dalam karya klasiknya Kitab Lata’if Al-Ma’arif sebagai orang-orang yang bersumbangsih terhadap luasnya ilmu pengetahuan di wilayah kekhaklifahan islam.

Di lain sisi, Dinasti Tang juga tak kalah berutang budi kepada kekhalifahan islam. Takala empat tahun kemudian (755) berkecamuk pemberontakan An Shi ( An Shi Zhi Luan), Dinasti Tang meminta bantuan kekhalifahan islam untuk turut memadamkan hura-hara dimaksud. Tak sedikit serdadu muslim kekhalifahan yang setelah itu tidak kembali lagi ke negerinya dan memilih menetap di China. Mereka, bersama saudagar-saudagar Muslim sebangsanya, menikahi orang-orang lokal China  yang kelak menjadi cikal bakal Hui, suku penganut islam yang persebarannya  di China  paling luas hingga kini. Islam terus berkembang kendati kebijakan kedinastian China fluktuatif, tidak selalu menguntungkan Muslim dari masa ke masa.

Rezim Mongol Dinasti Yuan yang menggantikan Dinasti Song penerus Dinasti Tang, mempunyai kebijakan yang akomodatif, bahkan cenderung seperti politik “Belah Bambu” terhadap muslim : posisi Muslim yang notabene (keturunan) asing ditinggalkan dengan dengan memberi mereka jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, sedangkan orang-orang Han/ China yang tak lain adalah pribumi direndahkan sebagai penduduk “Kelas Dua”. 

Sebaliknya Dinasti Ming yang menumbangkan Dinasti Yuan. Rezim Han Dinasti Ming dibangun di atas fondasi antiasing, utamanya orang Mongol dan mereka yang diuntungkan selama kepenguasaan “Bangsa Berkuda” itu. Tak heran, sejak awal pendiriannya, Dinasti Ming tak segan-segan mengejawantahkan kebijakan restriktif berupa asimilasi paksa terhadap orang-orang selain etnis Han dengan tujuan secepat mungkin melemburkan mereka ke dalam masyarakat China. Padahal, jendral-jendral Hui turut berdarah-darah dalam peperangan menundukkan Mongol untuk mendirikan kedinastian ini.

Rezim Manchu Dinasti Qing pendongkel Dinasti Ming lebih represif lagi, terutama ketika kedinastian ini memasuki pertengahan masa kepemerintahannya. Marginalisa dan diskriminasi terhadap musim makin santer di sana-sini. Muslim tak tinggal diam, melawan. Ada aksi, ada reaksi.

Muslim bersukur Hui yang rerata bermastatuin di China barat laut semacam Shaanxi, Gansu, dan Qinghai mislanya, serempak mengobarkan pemberontakan terhadap Dinasti Qing sepanjang tahun 1862 hingga 1873. Di bawah komando Sulaiman Du Wenxiu ,  Muslim di Yunnan, China selatan, memberontak, bahkan pada 1856 berasal mendirikan “kesultanan” di bali, Yunnan barat, dengan Du sebagai sultan yang menjuluki dirinya qaid jami al-muslimin, pemimpin seluruh Muslim. Tak ketinggalan Muslim bersuku Uighur di Xinjiang. Malahan, dengan datangnya bala bantuan Yaqub Beg  dari kekhanan Kokand, Muslim Uighur di Xinjiang selatan pada 1865 juga berasal mendirikan kerajaan berbasis Islam bernama Yattishar dolati dan baru kolaps pada 1878 setelah pasukan Dinasti Qing melancarkan serangan balasan.

Walakin, di karena perbedaan sekte, umat Islam China tidak selalu seia sekata. Muslim suku Hui pengikut sekte Gedimu  yang berhaluan tradisionalis, sikut-sikutan dengan pengikut sekte Yihewani yang terinpirasi paham Wahabi. Sekte puritan Yihewani yang terinspirasi Wahabi. Sekte puritan Yihewani mengafir-kafirkan sekte Sufi lantaran dipandang mengamalkan Islam yang tak murni.

Sesama pengikut sekte Sufi juga saling singgung sebab tarekat yang diikuti yang tidak sama bahkan, dalam satu tarekat pun tak jarang berbaku hantam gegara alirannya berbeda. Sekta Sufi pengikut tarekat Naqsyabandiyah aliran jahriyah (  Zheherenye) yang bacaan zikirnya nyaring dan getol mengkripisi pemerintah, contohnya, dihabisi oleh Dinasti Qing lewat cara memperadudombakan mereka dengan pengikut tarekat Naqsyabandiyah aliran Khufiyah yang berzikir senyap dan lebih tunduh kepada penguasa.

Muslim Uighur di Xinjiang juga tak jauh berbeda kondisinya karena pengikut tarekat Naqsyabandiyah aliran Aktaglik /Afakiyye (    baishan pai) kerap menggelar pemberontakan, Dinasti Qing membenturkannya dengan pengikut tarekat Naqsyabandiyah aliran Karataglik /Ishakiyye yang bersikap kompromistis kepada pemerintah, maka bergelutlah mereka.

Hanya saja, selepas Dinasti Qing runtuh dan sistem pemerintahan monarki diganti menjadi republik besutan Partai Nasionalis (Kuomintang), Muslim Uighur terus mengobarkan pemberontakan sementara Hui stagnan. meski begitu, Uighur di Xinjiang masih terpecah berdasarkan geografisnya : Xinjiang selatan (  nanjiang) dan Xinjiang utara ( beijiang). Xinjiang selatan kental nuansa keagamaannya, sedangkan Xinjiang utara biasa-biasa saja. Tak heran, Uighur di Xinjiang selatan berhasil mendirikan negara berasaskan Islam pada 1930an, sedangkan Uighur di Xinjiang utara sukses membentuk pemerintahan independen dengan sokongan penuh komunis Soviet pada 1940an. Sayang, dua entitas politik besutan Uighur ini sama-sama bubar bukan karena digempur pemerintah China melainkan disebabkan oleh ketidaksamaan visi politik elite-elite Uighur sendiri : adaya ingin Xinjiang sepenuhnya merdeka dari China; ada yang ingin Xinjiang tetap di bawah naungan China dengan meleluasakan Uighur untuk berotonomi menentukan nasibnya.

Xinjiang akhirnya dijadikan daerah otonomi khusus suku Uighur oleh Partai Komunis China (PKC) yang sejak 1949 mendepak Kuomintang ke Taiwan. Kebebasan beragama meraka, beserta umat beragam lainnya di seluruh China, di jamin oleh konstitusi yang penggalan pasalnya berbunyi, “Negara melindungi aktivitas keagamaan yang normal (  zhengchang de zongjiao huodong),” tanpa perincian apa saja kriteria suatu aktivitas keagamaan dikategorikan normal atau taknormal.

Mengeksplorasi Islam di China sejak baheula hingga kiwari itulah yang hendak buku yang merupakan kompilasi sekaligus pengembangan tulisan-tulisan saya yang dimuat Historia ini coba lakukan. Saya mengekstraksikannya dalam lima bagian. Bagian pertama mendedahkan sejarah masukannya Islam ke China, terbentuknya komunitas Islam di sana, serta kebijakan kedinastian China, khususnya menduanya kebijakan Dinasti Ming., terhadap Muslim. Ini sebagai fondasi untuk masuk ke bagian kedua yang spesifik membahas tentang pesoalan klise peranan China dan Cheng Ho dalam Islamisasi nusantara yang, jika merujuk literatur-literatur Cina klasik, agaknya tidak sememukau yang didengungkan orang-orang yang meyakini Cheng Ho adalah seorang hasji sekaligus juru dahwah “Penyebar Islam dari China ke Nusantara”.

Lanjut ke bagian ketiga tentang aneka rupa keislaman China. Pada bagian ini saya membahas infiltrasi gerakan Wahabisme ke China, Islamophobia di China dari waktu ke waktu, non Muslim dan Yahudi yang menjadi penerjemah AL Quran pertama ke dalam bahsa China, serta kemiripan konsep, tujuan dan elemen-elemen menunjang Islam nusantara dan Islam Khonghucu (   Huiru) yang dicanangkan ulama-ulama China salaf dan modern.

Selepasnya, pembahasan di bagian keempat saya alihkan ke Xinjiang. Saya saya memulainya dari bab tentang bagaimana Islam penyebar Xinjiang yang awalanya adalah wilayah yang dikuasai kerajaan-kerajaan Buddhis. Dilanjutkan dengan bab tentang Uighur di Xinjiang selatan yang memberontakan terhadap kekuasaan Republik China (ROC) Kuomintang yang akhirnya berhasil mendirikan Republik Islam Turkestan Timur, tetapi hanya bertahan dalam hitungan bulan lantaran petingginya cekcok sendiri-sendiri dan negara ini tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara mana pun di Planet Bumi. Diteruskan dengan bab tentang pemberontakan Uighur di Xinjiang utara yang di-backing komunitas Soviet dan berhasil membentuk pemerintahan Independen Republik Turkestan Timur di tiga distrik utama Iii, tetapi akhirnya di bubarkan pula oleh Soviet menginisiasi pembentukan pemerintahan koalisi dengan ROC. Berlanjut ke bab tentang evolusi kebijakan rezim komunis Republik Rakyat China (PRC) terhadap Uighur di Xinjiang untuk menangani permasalahan “tiga kekuatan jahat” (  san gu shili) terorisme, separatisme, dan radikalisme agama hingga mendirikan apa yang sekarang kita kenal sebagai “kamp konsentrasi” yang dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICI) pada 2019 silam.

Sebagai penutup, dalam bagian kelima dalam buku ini dibahas tentang Islam di bawah rezim PKC dengan berusaha menyuguhkan antitesis atas tesis yang berangkat dari premis berupa stereotip yang rumusnya kira-kira : “komunis = ateis + antiagama”. Tentu, saya sadar betul buku ini masih terlampau jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sebelum melangitkan doa agar buku ini dapat membawa sebesar-besarnya manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, sudah seharusnya bagi saya untuk terlebih dahulu meminta maaf atas segala kemungkinan kekeliruan di dalamnya sekaligus memohon kelapangan hati pembaca untuk memberikan kritikan agar saya tidak kualat menjadi jahl al-murakkab. Yakni, orag bodoh yang tidak sadar akan kebodohannya, malahan menganggap dirinya paling pintar, lantas menyalah-nyalahkan yang liyan, Na uzubillah min zalik.

2. HUKUM REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Hukum Republik Rakyat Tiongkok , yang secara resmi disebut sebagai sistem hukum Sosialis dengan karakteristik Tiongkok , adalah rezim hukum Tiongkok , dengan tradisi dan sistem hukum yang terpisah dari Tiongkok daratan , Hong Kong , dan Makau .

Selama periode Maois (1949 - 1978), pemerintah memiliki sikap bermusuhan terhadap sistem hukum formal, karena Mao dan Partai Komunis China (CPC) "melihat hukum sebagai penghalang kekuasaan mereka.' Sistem hukum diserang sebagai lembaga kontra-revolusioner dan konsep hukum itu sendiri  tidak diterima. Pengadilan ditutup, sekolah hukum ditutup dan pengacara dipaksa berganti profesi atau dikirim ke pedesaan. Ada upaya pada pertengahan 1950-an untuk mengimpor sistem hukum sosialis berdasarkan Uni Soviet. Tetapi sejak awal gerakan "anti-kanan" pada tahun 1957-9 hingga akhir Revolusi Kebudayaan sekitar tahun 1976, RRC kekurangan sebagian besar fitur dari apa yang dapat digambarkan sebagai sistem hukum formal.

Kebijakan ini diubah pada tahun 1979, dan Deng Xiaoping dan CPC memberlakukan kebijakan "pintu terbuka" yang mengambil kebijakan utilitarian untuk rekonstruksi struktur sosial dan sistem hukum di mana hukum telah digunakan sebagai alat yang berguna untuk mendukung ekonomi. pertumbuhan. Sejak itu, Cina terus mengembangkan sistem hukum formal. Peningkatan besar dalam jumlah undang-undang yang disahkan dan peningkatan fokus pada penerapan dan penegakan hukum telah memungkinkan lingkungan hukum yang lebih stabil dibandingkan dengan periode Maois. Negara saat ini sedang dalam masa transisi karena sistem hukumnya terus berkembang. Cendekiawan Daniel CK Chow menggambarkan sistem saat ini sebagai mengikuti "rule by law" daripada "rule of law." 

Sistem hukum Cina sebagian besar merupakan sistem hukum perdata , mencerminkan pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental , terutama sistem hukum perdata Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di sisi lain, Hong Kong masih mempertahankan sistem hukum umum yang diwarisi sebagai bekas jajahan Inggris, dan Makau menggunakan sistem hukum berdasarkan hukum perdata Portugis . Ini adalah bagian dari teori Satu Negara, Dua Sistem . Mereka memiliki pengadilan banding terakhir dan kebijakan ekstradisi . Dengan demikian, masing-masing, mereka tidak berada dalam yurisdiksi sistem pengadilan di Tiongkok, yang hanya berlaku di Tiongkok daratan, tetapi Hukum Dasar masing-masing tunduk pada interpretasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional .

3. DINAMIKA HUKUMNYA 

Cina memiliki tradisi mengadopsi sistem hukum perdata. Selama Dinasti Qing, pemerintah Tiongkok menyewa ahli hukum Jepang untuk menyalin sistem hukum dari Jepang untuk memodernisasi sistem hukum Tiongkok. Ini berasal dari sistem hukum sipil Jerman.  Setelah berdirinya Republik Tiongkok pada tahun 1911, pemerintah Tiongkok mempertahankan sistem hukum perdata. Meskipun CPC menghapus semua sistem hukum ROC setelah tahun 1949, sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Uni Soviet , yang juga dapat dianggap sebagai sistem hukum sipil. 

Perkembangan sistem hukum saat ini dimulai pada akhir 1970-an, setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan . Setelah lebih dari 30 tahun berusaha, Republik Rakyat Tiongkok telah menetapkan, melalui pengesahan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya, sistem hukum yang agak lengkap dengan konstitusi, hukum perdata dan komersial, hukum pidana, hukum administrasi, hukum ekonomi, hukum acara, dll.

Pada tahun 2000-an, gerakan Weiquan dimulai di RRC, berusaha untuk memajukan hak-hak warga negara sebagian dengan mengajukan petisi untuk penegakan hukum yang ada, dan sebagian melalui aktivisme. Pengacara dalam gerakan tersebut telah melihat beberapa kemenangan pengadilan, tetapi dalam kasus lain mereka dan keluarga mereka telah dikucilkan dan bahkan disiksa karena kegiatan mereka.

4. SUMBER HUKUM

Sumber norma hukum tertinggi dan tertinggi di RRC secara nominal adalah Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok . Ini menetapkan kerangka kerja dan prinsip-prinsip pemerintahan, dan mencantumkan hak dan kewajiban dasar warga negara Tiongkok. Namun dalam praktiknya, meskipun "hak-hak dasar" ini termasuk "kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, berprosesi dan berdemonstrasi", penegakan hak-hak ini dan elemen-elemen lain dari Konstitusi tunduk pada kebijaksanaan kepemimpinan Partai Komunis.

Tidak seperti beberapa yurisdiksi hukum perdata seperti Jerman , Cina tidak secara sistematis meletakkan prinsip-prinsip umum dalam konstitusinya yang harus diikuti oleh semua peraturan dan aturan administratif. Asas-asas peraturan perundang-undangan dan keabsahan dan keutamaan hukum, aturan dan peraturan administrasi justru tercantum dalam Undang-Undang Perundang - undangan , ketentuan konstitusi, hukum dasar dan undang-undang yang diundangkan oleh [[Kongres Rakyat Nasional] dan komite tetapnya, peraturan yang dikeluarkan oleh Negara Dewan dan departemennya, undang-undang dan peraturan lokal, peraturan zona otonom, penjelasan hukum dan norma-norma perjanjian semuanya secara teori dimasukkan ke dalam hukum domestik segera setelah diundangkan. Perjanjian internasional yang ditandatangani pada praktiknya secara otomatis dimasukkan ke dalam hukum RRT, dan perjanjian tersebut lebih unggul dari ketentuan hukum RRC yang relevan. Namun, RRC berhak untuk membuat reservasi mengenai ketentuan suatu perjanjian.

Tidak seperti yurisdiksi common law , tidak ada konsep preseden yang ketat untuk case law dan tidak ada prinsip star decisis . Selain itu, tidak ada persyaratan kasus atau kontroversi yang mengharuskan Mahkamah Agung untuk membatasi keputusannya pada kasus-kasus aktual, dan SPC memang mengeluarkan interpretasi umum atas undang-undang tersebut. Dalam prakteknya, hakim pengadilan rakyat yang lebih rendah berusaha untuk mengikuti interpretasi dari undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Agung . Selain itu, tidak seperti yurisdiksi common law, pengadilan yang lebih tinggi memiliki kekuatan pengawasan dan bimbingan, yang berarti bahwa atas inisiatif mereka sendiri mereka dapat membuka kembali kasus yang telah diputuskan di tingkat yang lebih rendah.

Pengadilan di RRC tidak memiliki kewenangan umum untuk melakukan judicial review yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan undang-undang. Namun di bawah Hukum Acara Administratif Republik Rakyat Tiongkok , mereka memiliki wewenang untuk membatalkan tindakan tertentu dari pemerintah. Dalam kasus di mana ada konflik hukum, proses untuk menyelesaikan konflik ini diuraikan dalam Undang-Undang Perundang - undangan Republik Rakyat Tiongkok , di mana interpretasi diminta oleh badan legislatif yang bertanggung jawab atas hukum tersebut. Proses ini telah dikritik baik oleh sarjana hukum Barat dan Cina karena dianggap berat dan tidak memungkinkan adanya independensi peradilan dan pemisahan kekuasaan.. Pada saat yang sama, argumen tandingan telah dibuat bahwa penyelesaian konflik hukum terutama merupakan kegiatan legislatif dan bukan yudikatif.

Akhirnya, pengadilan di luar daerah otonomi khusus, termasuk Mahkamah Agung Rakyat , tidak memiliki yurisdiksi atas SAR Hong Kong dan Makau; meskipun, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional memang memiliki dan telah menggunakan wewenangnya untuk menafsirkan Hukum Dasar Hong Kong . 

5. VARIETAS HUKUM

Arahan pemerintah RRC ada dalam hierarki, yang ditentukan oleh Undang-Undang Perundang - undangan Republik Rakyat Tiongkok . Hirarki peraturan tersebut adalah

1. The Konstitusi Republik Rakyat Cina

2. Hukum nasional, yang dikeluarkan oleh Kongres Rakyat Nasional

3. Peraturan administratif, yang dikeluarkan oleh Dewan Negara

4. Keputusan lokal, yang dikeluarkan oleh Kongres Rakyat lokal

5. Aturan administratif dan lokal, yang dikeluarkan oleh badan administratif atau oleh Pemerintah Rakyat setempat

Bidang hukum utama adalah hukum substantif dan hukum acara. Yang pertama mencakup hukum administrasi , hukum pidana , hukum perdata atau hukum bisnis , dan hukum ekonomi . Ini dipisahkan menjadi cabang yang berbeda. Misalnya, hukum kontrak dianggap sebagai cabang hukum perdata. Yang terakhir meliputi hukum acara perdata , hukum acara pidana dan hukum acara administrasi .

Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Pada tahun 1986 Kongres Rakyat Nasional mengadopsi Prinsip Umum Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok , yang membantu memperjelas ruang lingkup hukum perdata. Pasal 2 dari dokumen tersebut menyatakan bahwa hukum perdata mengatur hubungan pribadi dan properti antara orang perseorangan dan badan hukum yang memiliki status yang sama. Ini mencakup berbagai topik, termasuk Prinsip Umum, hukum perkawinan , hukum properti , hukum kontrak , hukum hak cipta , dan hukum merek dagang . Dari pandangan sebagian ulama, hukum bisnis, seperti hukum korporasi , hukum kepailitan , hukum asuransi, dan hukum tentang instrumen yang dapat dinegosiasikan , dibedakan dari hukum perdata.

Berbeda dengan yurisdiksi hukum perdata lainnya, RRT belum mengkonsolidasikan hukum perdatanya ke dalam satu kode . Namun, rencana legislatif adalah untuk memberlakukan cabang-cabang hukum perdata sebagai undang-undang yang terpisah di tempat pertama dan kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam satu KUH Perdata. Kongres Rakyat Nasional sejauh ini telah mengesahkan UU Perkawinan, UU Adopsi, UU Suksesi, UU Paten, UU Hak Cipta, UU Kontrak, UU Hak dalam Rem, UU Pertanggungjawaban Tort. Pemberlakuan terakhir adalah Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Hukum yang Berlaku untuk Hubungan Sipil Luar Negeri yang diadopsi pada tanggal 28 Oktober 2010. Bagian pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan datang adalah Ketentuan Umum yang akan didasarkan pada Asas-asas Umum yang berlaku saat ini. Hukum Perdata diadopsi pada tahun 1986.

Hukum acara perdata menganjurkan prinsip 'persidangan terbuka' - sebuah sistem di mana tingkat kedua adalah sidang terakhir, meskipun sistem pengawasan persidangan ada dalam litigasi perdata yang akan memungkinkan sejumlah kasus diadili oleh tingkat ketiga. Menegakkan penilaian dapat terbukti sangat sulit.

Pendidikan hukum

Selama dua dekade terakhir, pendidikan hukum telah sejajar dengan pertumbuhan profesi hukum. Ini adalah salah satu disiplin akademis yang paling kompetitif dalam hal pendaftaran universitas dan perguruan tinggi, dan jumlah lembaga pelatihan peradilan dan hukum terus bertambah. Kecenderungan tersebut ditentukan oleh permintaan yang kuat di pasar akan layanan hukum, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas profesional hakim dan jaksa.

Fasilitas pelatihan hukum dan peradilan Tiongkok dibagi menjadi sekolah hukum, universitas hukum dan perguruan tinggi keadilan; dan pusat pelatihan yudisial dan profesional khusus.Sekitar 70% dari praktisi pengacara memiliki gelar sarjana, dan 30% hanya memiliki ijazah perguruan tinggi. Pada bulan Maret 2002, lebih dari 360.000 lulusan universitas atau perguruan tinggi mengikuti Ujian Peradilan Negara (SJE) selama dua hari. MenurutImplementasi hukum

Kesetaraan dan keadilan

Sejak 1978, pemerintah telah menyimpang secara signifikan dari fokusnya pada status kelas, dan menggantinya dengan praduga kesetaraan yang memenuhi syarat. Prinsip kesetaraan hukum diabadikan dalam undang-undang dasar seperti Hukum Kontrak Ekonomi (1982), yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkontrak menikmati hak yang sama, Prinsip Umum Hukum Perdata (1987), yang menganggap berbagai hak secara universal dimiliki oleh semua orang, dan Hukum Litigasi Administratif (1989), yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap lembaga administratif. Namun, doktrin tersebut tidak mencakup hak buruh untuk terlibat dalam perundingan bersama atau aksi mogok .

Konstitusi dan undang-undang RRC memberikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, tetapi ada kesepakatan umum, bahkan di antara anggota pemerintah, bahwa banyak dari hak-hak ini pada prinsipnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Namun demikian, terdapat ketidaksepakatan yang cukup besar mengenai hak mana yang paling membutuhkan perhatian dan bagaimana RRC harus mengatasi kekurangan ini. 

Secara khusus, pemerintah China cenderung berargumen bahwa perbaikan besar dalam catatan hak asasi manusia China dapat dilakukan dalam konteks kepemimpinan Partai Komunis China, sementara banyak pihak baik di China maupun di luar pemerintahan berpendapat bahwa perbaikan nyata tidak mungkin terjadi tanpa perubahan mendasar dalam sistem politik. (Lihat hak asasi manusia di Republik Rakyat Cina )

Perluasan profesi hukum bermanfaat bagi kesadaran hukum . Pada tahun 2002, telah didirikan 2.156 pusat bantuan hukum yang dikelola oleh lebih dari 7000 profesional hukum penuh waktu. Menurut Departemen Kehakiman, sistem ini akan terus berkembang, mengingat "membangun sistem bantuan hukum" adalah prioritas pemerintah China sebagaimana digariskan oleh Rencana Lima Tahun ke - 10 (diadopsi April 2002). aporan baru-baru ini, hanya 7% yang lulus.

Pembuatan undang-undang dan otoritas legislatif

Ada dua jenis organ yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang. Yang pertama disebut sebagai "organ kekuasaan negara" ,yang berbentuk Kongres Rakyat Nasional, komite tetapnya, dan kongres masyarakat lokal provinsi, kotamadya, dan "metropolitan yang memiliki tingkat otonomi tertentu" sebagaimana ditunjuk oleh Dewan Negara. Organ administratif tertentu—yaitu, Dewan Negara , departemen dan komisinya, dan pemerintah masyarakat lokal pada tingkat yang sama dengan kongres rakyat lokal yang disebutkan di atas, termasuk pemerintah ibu kota provinsi—juga memiliki kekuasaan untuk membuat administrasi aturan dan peraturan dalam kondisi tertentu.

Secara teori, legislasi yang dikeluarkan oleh organ-organ administratif berada di bawah yang dikeluarkan oleh organ-organ kekuasaan negara. Pemberlakuan organ administratif tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi atau undang-undang. Selain itu, pemerintah masyarakat lokal harus memastikan bahwa undang-undang mereka sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dewan Negara dan departemen-departemen di bawahnya.

Konsep pendelegasian kekuasaan belum sepenuhnya berkembang dalam sistem hukum RRT. Misalnya, karena tidak lazim untuk secara tegas mendelegasikan kekuasaan kepada badan-badan administratif untuk menerbitkan dokumen peraturan tertentu, dokumen tersebut tidak dirancang sesuai dengan pendelegasian kekuasaan tertentu dengan cara otorisasi undang-undang atas pemberlakuan peraturan pelaksanaan.

Dalam menyusun undang-undang baru, RRC telah menolak untuk meniru sistem hukum lainnya secara grosir, dan pola umumnya adalah mengeluarkan undang-undang untuk topik atau lokasi tertentu. Seringkali undang-undang dirancang berdasarkan percobaan, dengan undang-undang yang dirancang ulang setelah beberapa tahun. Proses menciptakan infrastruktur hukum sedikit demi sedikit telah menyebabkan keputusan pengadilan memiliki nilai preseden lebih banyak daripada di sebagian besar yurisdiksi hukum perdata. Dalam merumuskan undang-undang, RRC telah dipengaruhi oleh sejumlah sumber, termasuk pandangan tradisional Tiongkok terhadap peran hukum, latar belakang sosialis RRT, hukum Republik Tiongkok tentang Taiwan yang berbasis di Jerman , dan hukum umum yang berbasis di Inggris. digunakan di Hongkong.

Hukum Amerika Serikat juga sangat berpengaruh khususnya di bidang hukum perbankan dan sekuritas. Secara khusus, Cina telah menyalin pemisahan antara perbankan investasi, perbankan komersial, dan asuransi, bahkan setelah tembok itu dihapus di Amerika Serikat, dan sebagian besar Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Cina telah memasukkan dalam konsep undang-undang yang disalin dari sekuritas Amerika. hukum.

Kongres Rakyat Nasional

Otoritas legislatif tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional . Ia memiliki kekuatan untuk merevisi Konstitusi dan membuat kode hukum utama yang disebut sebagai "hukum dasar.Selain itu, NPC juga membuat undang-undang (法fǎ ) dan keputusan ( éjuédìng ). Keputusan dapat memuat norma hukum dalam bentuk amandemen atau suplemen terhadap undang-undang. Mereka sering digunakan untuk mendelegasikan wewenang pembuatan undang-undang kepada Dewan Negara.

Sifat delegasi seleksi ke NPC membuat masukan populer ke dalam pembuatan undang-undang pada tingkat ini sangat terbatas. Karena para delegasi dari berbagai bidang dan latar belakang, hanya beberapa dari mereka yang profesional atau praktisi hukum. Tanpa pendidikan atau pengetahuan hukum formal, hanya sedikit delegasi yang dapat memberikan saran atau pendapat tentang undang-undang. Dengan demikian, partai dan pemerintah yang cukup luas baik di tingkat pusat maupun daerah diberi kesempatan untuk menghasilkan input. 

Komisi Urusan Legislatif NPC (adalah organ utama yang bertanggung jawab atas pekerjaan penyusunan undang-undang. Sejak tahun 1990-an, para sarjana dan ahli semakin dipercaya oleh Komisi Legislatif NPC untuk membentuk kelompok-kelompok perumus untuk mempersiapkan rancangan undang-undang dasar pertama (ini berlaku untuk Undang-Undang Kontrak (1999), Hukum Hak in rem (2007). ), Hukum Pertanggungjawaban Tort (2009) dan Hukum RRC tentang Hukum yang Berlaku untuk Hubungan Perdata Luar Negeri (2010)). Tindakan membuat undang-undang sampai batas tertentu merupakan permainan kelompok kepentingan.

Pembuatan undang-undang di tingkat lokal

Dari empat tingkat pemerintahan lokal di Cina (provinsi, wilayah/prefektur, kabupaten/kabupaten, kotapraja), hanya tingkat provinsi yang memiliki kekuatan pembuatan undang-undang yang nyata. Undang-undang Organik Kongres Rakyat Lokal dan Pemerintah Rakyat Lokal memungkinkan kongres di tingkat provinsi, kotamadya, ibukota provinsi dan "kota yang cukup besar" untuk memberlakukan peraturan mereka sendiri, yang disebut peraturan daerah , Namun demikian, rancangan undang-undang harus disetujui oleh kongres tingkat provinsi sebelum dapat menjadi undang-undang.

Hakim dan jaksa tetap dianggap sebagai pelayan masyarakat. Diakui bahwa kualitas hakim dan jaksa lebih rendah daripada pengacara, tetapi di kota-kota besar, seperti ibu kota provinsi, hakim yang baru direkrut memiliki gelar hukum yang lebih tinggi daripada sebelumnya.  Pada tahun 2002, Ujian Peradilan Negara bersatu(SJE) diperkenalkan, sebagian untuk meningkatkan kualitas peradilan. Setiap orang yang ingin bekerja sebagai hakim, jaksa, atau menjadi praktisi pengacara atau notaris, harus lulus SJE untuk mendapatkan Sertifikat Kualifikasi Profesi Hukum. Seperti di pengadilan zaman kekaisaran, hakim juga merupakan inkuisitor yang menanyai saksi, tetapi tidak seperti pengadilan tradisional, hanya bukti yang diberikan di pengadilan yang diperhitungkan. 

Pihak diizinkan untuk melibatkan agen ad litemyang mungkin pengacara atau warga negara yang disetujui oleh pengadilan. Kekhawatiran utama dengan sistem pengadilan modern adalah penyuapan hakim akibat gaji rendah dan ketergantungan keuangan pada pemerintah daerah. Meskipun sebagian besar perselisihan yang sampai ke pengadilan masih berakhir dengan hasil yang dimediasi daripada diputuskan, hakim Tiongkok masih menerapkan hukum formal dan mengikuti aturan acara perdata.

Karena hakim di China biasanya memulai karir mereka sebagai hakim sebagai lawan pertama sebagai pengacara, mereka mungkin menjadi hakim pada usia yang sangat muda dibandingkan dengan kebanyakan negara lain.

Pengadilan rakyat

Di bawah Undang-Undang Organik Pengadilan Rakyat (1983), kekuasaan kehakiman dijalankan oleh pengadilan pada empat tingkatan:

pengadilan rakyat dasar (; juga disebut pengadilan rakyat "lokal"): Pengadilan di tingkat kabupaten atau distrik. Pengadilan juga dapat dibentuk sesuai dengan kondisi lokal.

pengadilan rakyat menengah : Pengadilan tingkat prefektur.

pengadilan rakyat yang lebih tinggi : pengadilan tingkat provinsi.

yang Rakyat Agung Pengadilan (atau Mahkamah Agung Nasional, atau Mahkamah Agung)

Pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan adalah Mahkamah Agung Rakyat di Beijing, bertanggung jawab langsung kepada NPC dan Komite Tetapnya. Ini mengawasi administrasi peradilan oleh pengadilan rakyat di berbagai tingkatan. Ada juga Komite Politik dan Hukum di BPK yang bertugas mengarahkan dan kerjasama pengadilan, kejaksaan, polisi dan memastikan kepemimpinan BPK atas masalah peradilan.

Kasus diputuskan dalam dua kasus pengadilan di pengadilan rakyat. Artinya, dari suatu putusan atau penetapan tingkat pertama pengadilan rakyat setempat, suatu pihak hanya dapat mengajukan banding satu kali ke pengadilan rakyat pada tingkat tertinggi berikutnya, dan kejaksaan rakyat dapat memprotes suatu putusan pengadilan ke pengadilan rakyat di tingkat tertinggi berikutnya. 

Namun, sejumlah terbatas kasus perdata dan komersial dapat, menurut Hukum Acara Perdata, diadili untuk ketiga kalinya, sebuah rezim yang disebut pengawasan persidangan. Selain itu, keputusan atau perintah tingkat pertama dari pengadilan masyarakat lokal di berbagai tingkat menjadi efektif secara hukum jika, dalam jangka waktu yang ditentukan untuk banding, tidak ada pihak yang mengajukan banding. Setiap keputusan dan perintah yang diberikan oleh Rakyat Tertinggis Pengadilan sebagai pengadilan tingkat pertama akan segera berlaku efektif.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Organik, "pengadilan rakyat di semua tingkatan harus membentuk komite peradilan di dalam pengadilan" untuk meringkas pengalaman peradilan dan untuk membahas kasus-kasus penting atau sulit dan isu-isu lain yang berkaitan dengan pekerjaan peradilan.

Pengadilan profesional dan khusus

Pengadilan khusus lainnya termasuk pengadilan militer, pengadilan maritim dan pengadilan kereta api. Pengadilan militer, yang didirikan di lingkungan Tentara Pembebasan Rakyat , adalah lembaga peradilan yang relatif tertutup yang bertugas mengadili kasus-kasus pidana yang melibatkan prajurit. Pengadilan maritim terletak di kota-kota pelabuhan laut dan sungai utama. Mereka memiliki yurisdiksi atas kasus maritim dan kasus perdagangan maritim tingkat pertama. Peringkatnya setara dengan pengadilan menengah dalam hierarki peradilan. Pengadilan transportasi kereta api menangani kasus pidana dan perselisihan ekonomi yang berkaitan dengan kereta api dan transportasi.

Mediasi informal

Ruang mediasi hukum keluarga di pengadilan distrik Tiongkok

Seperti di masa kekaisaran, menyelesaikan perselisihan di Tiongkok sangat bergantung pada mediasi komunitasdaripada litigasi dalam sistem pengadilan formal. Meskipun sejumlah besar perselisihan di Tiongkok hingga hari ini diselesaikan secara informal melalui mediasi komunitas, tindakan hukum saat ini semakin banyak digunakan oleh orang-orang biasa untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pengadilan terlalu terbebani di banyak bagian China (misalnya, hakim di Pengadilan Rakyat Dasar di Distrik Chaoyang dan Distrik Haidian di Beijing memiliki beban kasus rata-rata 300-400 per tahun). Secara tradisional, penekanannya adalah pada kompromi, menjaga keharmonisan sosial , dan membangun ketertiban. Tetapi tidak seperti era sebelumnya, ada, terutama di bagian pertama dari era Komunis, uji coba pertunjukan massal dan kritik publik untuk menegakkan garis partai, membangun dominasi partai, dan membuat contoh nilai-nilai tertentu dari masyarakat.

Setelah Partai Komunis mengambil alih, ia melembagakan banyak sistem mediasi komunitas informal yang ada ke dalam struktur negara-partai. Komite Mediasi, yang dikelola oleh lima hingga sebelas anggota masyarakat, menjadi bagian dari Komite Penduduk yang lebih besar dan ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan melalui tekanan dan konsiliasi teman sebaya.

Komunis membentuk sistem pengadilan formal berdasarkan model Soviet setelah kemenangan mereka, tetapi konflik ideologis antara spesialis hukum dan kader menyebabkan sistem tersebut rusak. Dalam gerakan " tiga anti " (sān fǎn) dan " lima anti " tahun 1952, pengadilan umum massal dengan kerumunan penonton yang meneriakkan kritik mengakibatkan eksekusi dan penahanan ratusan ribu "kontrarevolusioner" tanpa menggunakan hukum formal. sistem. Selama Revolusi Kebudayaan , sistem pengadilan dihapuskan seluruhnya dan undang-undang berhenti diberlakukan. Hal ini mengakibatkan sistem mediasi komunitas menjadi lebih penting. The Tentara Pembebasan Rakyat dimasukkan ke dalam mengendalikan menilai kasus. penjaga merah brigade sering memaksa individu untuk melakukan kritik diri dan mengirim orang ke kamp pendidikan ulang karena menjadi "reaksioner."

Dengan reformasi Deng Xiaoping yang dimulai pada akhir tahun 1970-an, telah terjadi kembalinya legalitas sosialis. Sistem peradilan telah dimulai kembali dan sistem hukum yang relatif lengkap telah dibentuk melalui upaya legislasi selama 30 tahun, terlepas dari kesan tradisional Cina secara keseluruhan di negara-negara Barat. Praktek tahun 1952-1976 yang berkaitan dengan pengadilan telah ditinggalkan. China kini mencoba mengembangkan rezim baru penyelesaian sengketa alternatif (ADR).

Penegakan hukum

The Departemen Keamanan Publik adalah kewenangan polisi pokok. Ini bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial dan masyarakat, dan juga untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan tersangka dalam kasus pidana. Ia memelihara ketertiban umum sesuai dengan kekuasaan administratif yang diberikan oleh undang-undang dan melalui kepolisian. Hal ini juga dapat menyelesaikan perselisihan perdata antara warga negara.

The Polisi Bersenjata Rakyat adalah paramiliter kekuatan yang digunakan dalam kasus-kasus gangguan serius. The Departemen Keamanan Negara ada sebagai organ kontraspionase dan juga digunakan untuk memantau dan mengendalikan dirasakan ancaman terhadap pemerintah dan partai.

Tingkat Perguruan Tinggi

Sebuah fitur dari sistem pelatihan hukum Cina adalah jaringan perguruan tinggi dan pusat pelatihan internal khusus di tempat kerja. Mahkamah Agung Rakyat mengelola dua lembaga pelatihan: National Judges College dan SPC Spare-time University , keduanya berlokasi di Beijing. Peserta pelatihannya kebanyakan adalah juri atau juri yang masuk. Namun, mulai tahun 2003, menerima ijazah dari lembaga-lembaga ini tidak lagi memadai. Mereka yang ingin menjadi hakim harus memiliki pendidikan setingkat universitas. Ada juga National Prosecutors College , yang peserta pelatihannya sebagian besar adalah jaksa senior. Ketiga lembaga ini juga memiliki cabang lokal di seluruh provinsi. 

Sebuah biro kehakiman provinsi biasanya mengelola pusat pelatihan peradilan di sebuah perguruan tinggi keadilan, yang menyediakan pelatihan tingkat perguruan tinggi untuk siswa muda atau pelatihan berkala untuk berlatih pengacara. Selain itu, ada "sekolah administrasi kader politik dan hukum" tingkat provinsi, yang memberikan program pelatihan hukum kepada hakim, jaksa, pejabat kehakiman, dan pengacara yang berpraktik.

Selain itu, CCTV penyiar nasional menjalankan " Universitas Televisi " yang memiliki program hukum tingkat perguruan tinggi jarak jauh. Di tingkat provinsi, ada perguruan tinggi kehakiman atau sekolah menengah pertama, yang memberikan pendidikan hukum sebagian besar kepada staf pendukung junior di lembaga hukum.

Alasan hukum

Di Cina, undang-undang biasanya dirancang secara luas dengan banyak keleluasaan yang diserahkan kepada otoritas pelaksana. Beberapa undang-undang di RRC tidak lebih dari sekadar pernyataan prinsip. Kejelasan yang nyata hanya ada pada tataran administrasi, surat edaran atau anggaran rumah tangga. 

6. HUKUM KELUARGA DI CINA

Secara historis, keluarga Tionghoa mengikuti struktur hierarki di mana suami memiliki otoritas atas sebagian besar keputusan rumah tangga. Tatanan patriarki ini berakar pada Konfusianisme , yang menetapkan kode etik bagi wanita yang biasanya menempatkannya di bawah suami.  Secara khusus, Tiga Ketaatan dan Empat Kebajikan meminta istri untuk mematuhi ayah, suami, dan putranya sambil mempertahankan gaya hidup yang sederhana dan bermoral.  

Meskipun Konfusianisme juga mendukung keharmonisan dan perdamaian sosial, memukuli istri dianggap sebagai cara yang tepat untuk mendisiplinkannya.  Karena rumah tangga adalah wilayah pria tersebut, setiap kekerasan yang dia lakukan terhadap istrinya umumnya dianggap sebagai urusan pribadi keluarganya dan kemudian diabaikan. 

Sebagai konsekuensi dari struktur hierarki, suami secara tradisional menjadi penolong utama bagi keluarga sedangkan istri menjadi pengasuh hubungan ini bahkan terlihat dalam bahasa Tionghoa, sebagai salah satu karakter tradisional bagi seorang wanita  menggambarkan seorang wanita membersihkan dengan sapu.   Karena hanya memiliki peran "reproduksi" dalam keluarga, istri biasanya bergantung pada suami dan oleh karena itu tidak dapat memprotes atau pergi ketika dia dipukuli. [3] Selain itu, tindakan memprotes suami tidak hanya mengganggu keharmonisan sosial keluarga, tetapi juga menunjukkan kurangnya ketaatan dan kesopanan — jika seorang istri meninggalkan suaminya, dia akan mencemarkan nama baik keluarganya dan memprovokasi penghinaan. dari komunitas. 

7. HUKUM PERKAWINAN BARU

PERKAWINAN BARU

The Marriage Law New (juga Pertama Pernikahan Hukum , Cina :; pinyin : xin Hūnyīn Fǎ ) adalah pernikahan sipil hukum yang disahkan di Republik Rakyat Cina pada 1 Mei, 1950. Ini adalah perubahan radikal dari patriarki yang ada perkawinan Cina tradisi , dan membutuhkan dukungan terus-menerus dari kampanye propaganda . Sejak itu telah digantikan oleh UU Perkawinan Kedua tahun 1980.

Reformasi perkawinan adalah salah satu prioritas pertama Republik Rakyat Cina ketika didirikan pada tahun 1949.  [1] Hak-hak perempuan adalah kepentingan pribadi Mao Zedong (seperti yang ditunjukkan oleh pernyataannya: "Perempuan mengangkat separuh langit"),  dan telah menjadi perhatian para intelektual Tiongkok sejak Gerakan Budaya Baru pada tahun 1910-an dan 1920-an. [3] Secara tradisional, pernikahan Tionghoa sering diatur atau dipaksakan , gundik adalah hal biasa, dan wanita tidak dapat mengajukan cerai . 

Penerapan Efek pada pencatatan pernikahan

UU Perkawinan Baru yang dibentuk juga berdampak baru pada sistem pencatatan yang ada di Tiongkok. Undang-undang memberikan kesetaraan tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga menjamin pasangannya memiliki pilihan bebas dalam hal pernikahan. 

Di bawah undang-undang baru, sistem memungkinkan pejabat untuk menolak pernikahan yang ditemukan dipaksa, seperti perdagangan manusia , anak-anak dan bayi, dan mereka yang dipaksa oleh patriark. Pasangan yang menikah akan menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk mendaftar. Sistem ini akan membantu membangun harapan baru untuk Pernikahan, dengan memungkinkan warga untuk berperan dalam menetapkan standar yang sehat dan membantu membangun masyarakat baru yang akan sangat berbeda dari masa lalu.  

Dampak nya 

Tingkat perceraian di Cina, meskipun lebih rendah daripada di negara-negara Barat , terus meningkat. Wanita Cina juga telah meningkatkan kepentingan finansial dalam rumah tangga.   Ada perdebatan historis mengenai keefektifan UU Perkawinan Baru dalam kaitannya dengan komitmen negara terhadap kebijakan tersebut, dan oleh karena itu, keberhasilannya.  Beberapa kritikus kontemporer berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan Baru telah membuat sifat pernikahan di China lebih materialistis . 

Pernikahan Dini

Warga China Tolak Undang-undang Pernikahan Dini

Dalam media di Indonesia mengatakan bahwa Anggota parlemen China baru-baru ini mengajukan usulan untuk menurunkan usia pasangan yang boleh menikah menjadi 18 tahun dari sebelumnya 22 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Namun usulan itu ternyata banyak dikritik masyarakat.

Menurut kantor berita pemerintah, Xinhua, sejumlah anggota parlemen dari Komite Kongres Nasional (NPCSC) Rabu lalu mengajukan usulan untuk menurunkan usia pernikahan dini. Zhang Sujun, salah satu anggota NPCSC yang mengajukan usulan itu mengakui nantinya akan ada penurunan jumlah pasangan yang ingin menikah. Namun dia mengatakan hal ini bisa membantu, bersama kemauan politik, untuk mengatasi masalah populasi China yang angkatan tuanya terus bertambah dan angkat kelahiran terus berkurang.

"Ini adalah arah yang benar," kata Zhang seperti dikutip Legal Daily, seperti dilansir laman Asia One, Senin (1/7). "Sesuai dengan kebijakan lain yang ingin mengurangi beban biaya hidup pasangan yang ingin mempunyai anak. Ini secara bertahap akan mengatasi masalah itu." Wakil NPC Huang Xihua sebelumnya sudah pernah mengajukan proposal yang sama pada 2012, namun sebelum China memberlakukan satu keluarga satu anak, ide tersebut kurang mendapat dukungan.

Negara ini mengajukan usulan yang menuai kecaman publik dengan kebijakan satu anak pada 2015, kemudian membolehkan pasangan mempunyai dua anak setelah lebih dari tiga dekade.Namun proposal baru yang diajukan saat ini juga mendapat respons skeptis dari angkatan muda China. Xu Nuo, 18 tahun, dari Provinsi HUbei, baru saja lulus ujian untuk memasuki masa kuliah di bulan Juni/ Menurut dia usia 18 tahun untuk menikah masih terlalu muda.

"Di China daratan, anak muda 18 tahun belum bisa mencari uang sendiri jadi tidak baik untuk membangun keluarga dengan uang orangtua," kata Xu. "Mereka belum dewasa dan berasal dari keluarga yang belum dewasa. Sejumlah pengguna media sosial China, Weibo,

Twitternya China, juga berkomentar. "Menikah di usia 18 tahun ketika mencari penghasilan pun masih sulit tapi lalu ingin punya anak? itu sungguh konyol," kata dia."angka perceraian akan naik begitu usia pernikahan di umur 18 tahun ketika seseorang masih belum punya pengalaman menikah.

"Kami tidak mau menikah karena batas usia nikah diturunkan," kata seorang pengguna. "Kalau kita kaya raya sih kita bisa menikah lebih muda lagi," kata seseorang."Pacaran di sekolah dilarang tapi menikah di usia 18 tahun boleh. Ini pasti ada masalah logika, ya kan?"Yi Fuxian, yang dikenal cukup vokal dalam mengkritik rencana undang-undang ini dan juga peneliti senior di Universitas Wisconsin-Madison mengatakan, reaksi warga seperti itu sudah diduga sebelumnya. "Ini lantaran stereotip," kata Yi. "Orang China sudah terbiasa dengan punya satu anak dari satu pernikahan, jadi menganggap hal yang sebetulnya aneh itu menjadi normal."  

Pernikahan Umat Muslim Di  China

Pernikahan Umat Muslim Di China

Menjelang bulan Ramadan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana para umat muslim di China ketika menyelenggarakan pernikahan

Seperti yang kita ketahui, pernikahan tradisional China erat kaitannya dengan warna merah, vihara, makan besar dan seserahan yang beragam.

Nah, kira-kira, bagaimana umat muslim China menyesuaikan kebiasaan pernikahan tradisional China tersebut dengan ajaran Islam?

Proses Pernikahan Islam di China :

Muslim China melakukan akad nikah di masjid sebelum menggelar resepsi

Penghulu akan membacakan hak-hak nikah, kemudian pihak lelaki memberikan mas kawin dan seserahan seperti pakaian dan juga perhiasan.

Berbagi roti asin sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Lalu kedua mempelai akan beradu cepat mengambil roti, siapa yang paling cepat dianggap sebagai pihak yang lebih setia.

Khutbah nikah dilakukan sebelum akad berlangsung.

Menyembelih sapi yang nantinya akan dibagi-bagikan dagingnya pada tamu undangan dan juga mereka yag membutuhkan.

Memadukan tradisi kedua entitas budaya. Sejumlah tradisi lokal kerap dilakukan dalam pernikahan, yaitu mempelai perempuan yang identik dengan gaun merah yang menurut kepercayaan bermakna keberuntungan. Keyakinan China kuno juga mewajibkan penulisan karakter di atas kertas merah dan dibakar dengan petasan sebagai upaya mengusir roh jahat. Prosesi pembacaaan ramalan bintang juga tak boleh dilewati. Hal ini bertujuan agar keduanya memiliki arah jelas dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Perbedaan kecil hanya tampak dari selera makanan. Muslim China di Utara lebih menyukai makanan dari olahan daging pedas. Sedangkan, orang China Selatan lebih menyukai kudapan permen.

Pernikahan Secara Islam di China itu lebih sederhana. Pasangan muslim China mengaku kini lebih memilih untuk menikah sesuai dengan tradisi Islam. Selain demi memperkuat keimanan, biaya yang dikeluarkan juga dinilai tidak terlalu besar. Yang menarik, tidak sulit untuk mencari event organizer (EO) yang khusus merencanakan pernikahan muslim di China. Dengan mengeluarkan biaya yang murah untuk pengurusan buku nikah dan untuk menyewa gaun pengantin, kedua pasangan tinggal menerima beresnya saja. Setelah urusan administrasi diselesaikan, selanjutnya sesuai tradisi China, resepsi bisa berlangsung di sebuah restoran halal. Pernikahan dengan tradisi Islam dapat menjaga dan memperkuat keimanannya terhadap Islam. Ada pula yang hanya mengharapkan perayaan sederhana bersama teman dekat dan keluarga.

Tetapi, kadang ada juga muslim China yang mengkombinasikan adat pernikahan tradisional China dengan adat islam.

Rangkaian Acara Prosesi Pernikahan Dengan Adat Tradisional China Yang Sering Dikombinasikan Dengan Pernikahan Muslim Biasanya Seperti Ini

Acara Awal.

Dirumah mempelai masing-masing, Pria akan mendapatkan hand bouquet milik Wanita dan orang tuanya akan membantu untuk memasangkan jas.

Prosesi kedatangan Pria

Pada pernikahan adat Tionghoa, Wanita haruslah dijemput oleh Pria dan datang bersama dengan para groomsmen. Pada saat Pria tiba, seorang anak kecil dari pihak Wanita harus membukakan pintu mobil dan memberikan sebuah jeruk kepada Pria. Anak kecil tersebut akan diberikan angpao oleh Pria. Lalu akan disambut oleh sepasang suami istri dari pihak Wanita dan akan mengantarkan Pria ke orang tua Wanita. Pada saat bertemu dengan orang tua Wanita, Pria harus memberi hormat dengan membungkuk sebanyak 3 kali. Kemudian orang tua Wanita akan mengantarkan Pria ke kamar di mana Wanita sedang menunggu. Akan tetapi sebelum bertemu, Pria harus menjalani rintangan terlebih dahulu. Biasanya para bridesmaids dan keluarga dari pihak Wanita akan mengerjai mereka dengan beberapa games.

Prosesi pertemuan antara Pria dan Wanita

Orang tua Wanita akan menuntun Pria untuk berjalan ke arah Wanita. Keduanya harus saling bertatap muka pada saat Pria masuk ke kamar tersebut. Prosesi dilanjutkan dengan bertukar hand bouquet dan boutonniere.

Prosesi di rumah keluarga Wanita

Makan ronde bersama di rumah Wanita. Ronde melambangan kehidupan pernikahan yang lengket, erat, dan susah terpisahkan. Sedangkan kuah ronde melambangkan kehidupan pernikahan yang manis.

Apabila Wanita memiliki kakak yang belum menikah,Maka harus ada prosesi pengguntingan pita merah, biasanya dilakukan 1 minggu sebelum pernikahan dan calon pengantin harus memberikan hadiah berupa sesuatu yang bisa dikenakan kepada kakak Wanita. Setelah menggunting pita merah, kakak perempuan harus berjalan lurus hingga perempatan jalan tanpa berbalik. Hal ini dipercaya akan mengentengkan jodoh sang kakak

Prosesi perjalanan kembali ke rumah

Setelah acara di rumah keluarga Wanita berakhir, maka inilah saatnya untuk calon pengantin kembali ke rumah Pria untuk prosesi adat selanjutnya. Pantang untuk mobil pengantin berjalan mundur pada saat prosesi ini.

Prosesi di rumah keluarga Pria

Sama seperti di rumah keluarga Wanita, calon pengantin harus disambut oleh pasangan suami istri yang berbahagia, kali ini dari pihak Pria. Di atas tempat tidur harus disiapkan ShuangXi (double happiness), apel, jeruk, boneka, kalendar dan permen.Acara pun dilanjutkan dengan makan misua bersama yaitu sejenis mie yang sangat tipis, bertekstur halus, dan biasanya sangat panjang. Misua melambangkan kehidupan pernikahan yang panjang dan tak terputus. Misua biasanya akan dihidangkan dengan telur merah, sebagai lambang keturunan dan keberuntungan. 

8. POLIGAMI

Contoh kasus : Ketahuan Poligami, Suami Terancam 2 Tahun Penjara

Tindakan poligami yang dilakukan seorang pria Inggris berujung pada ancaman pidana. Frank terancam dipenjara 2 tahun setelah ketahuan menikahi wanita China. Seperti dimuat Dailymail, Jumat (4/6/2021), bigami yang dilakukan Frank mulai terendus sejak istri pertamanya, wanita Inggris, menemukan foto-foto mesra suaminya itu dengan wanita China. 

Dugaan Frank selingkuh pun langsung terbesit dalam pikiran si istri.

Sang istri pun langsung menanyakan foto tersebut kepada Frank. Hingga pada akhirnya pria Inggris itu mengaku telah menikah lagi dengan perempuan China bernama Luo Ting. Hubungan itu mulai dijalin sejak Frank berada di China pada 2005 silam. Pria Inggris itu kemudian menikahi Luo hingga mempunyai 2 anak. Sementara istri pertama Frank mengaku dirinya masih menjalin ikatan pernikahan dengan Frank. Juga sudah mempunyai 4 anak.  Istri Inggris itu kemudian mencari upaya hukum di kota Guangzhou, China, tempat di mana Frank dan Luo mengikat perkawinan. 

Hasilnya, Frank akan disidang bulan depan di wilayah tersebut. Ancamannya 2 tahun penjara. Sementara Luo juga terancam dihukum bila terbukti dirinya merebut suami orang. Atau dengan kata lain, Luo tahu Frank sudah punya istri, dan tetap menjalani pernikahan.Meski demikian, Frank bisa saja bebas dari jeratan hukum. Lantaran Kedutaan Besar Inggris di Beijing bakal memberikan bantuan konsuler kepada Frank. 

Perundang-undangan saat ini tentang poligami

Di sebagian besar negara, seseorang yang menikahi seseorang saat masih menikah secara sah dengan orang lain melakukan bigami , pelanggaran pidana , meskipun hukumannya bervariasi antar yurisdiksi. Selain itu, perkawinan kedua dan selanjutnya dianggap batal demi hukum .Inggris, Australia, dan Selandia Baru mengizinkan beberapa keuntungan bagi pasangan dari pernikahan poligami yang dilakukan di luar negeri. Berdasarkan kasus per kasus, Swedia mengakui pernikahan poligami yang dilakukan di luar negeri tetapi tanpa memberikan hak tempat tinggal atau jaminan sosial kepada pasangan lain.  

Di Swiss, pernikahan poligami yang dilakukan di luar negeri dapat diterima atau ditolak berdasarkan kasus per kasus; lihat Eropa . Di provinsi Saskatchewan Kanada , yang memungkinkan hak dan kewajiban perkawinan tambahan secara simultan bagi orang yang sudah menikah, sebelum orang yang sudah menikah bercerai dari pasangannya yang ada. Sebagian besar negara berdaulat mayoritas Muslim mengakui pernikahan poligami: negara-negara ini terbentang dari Afrika Barat hingga Asia Tenggara, dengan pengecualian Israel, Turki, dan Tunisia . 

 Wilayah Palestina  yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza  mengizinkan poligami bagi warga Muslim di wilayah tersebut.  Negara-negaramayoritas Kristen biasanya tidak mengizinkan poligami, dengan beberapa pengecualian seperti Republik Kongo , Uganda, dan Zambia .

Hampir selusin negara yang tidak mengizinkan pernikahan sipil poligami mengakui pernikahan poligami di bawah hukum adat. Semua negara bagian utara di Nigeria yang diatur oleh hukum Syariah Islam mengakui pernikahan poligami. Daerah otonom Somaliland dan Puntland di Somalia utara juga mengakui poligami, seperti halnya Pemerintah Federal Transisi negara itu sendiri, karena negara itu diatur oleh hukum Syariah . Negara Sudan Selatan yang baru merdeka juga mengakui poligami.

Poliandri adalah norma de facto di daerah pedesaan Tibet , meskipun ilegal menurut hukum keluarga Cina . Poligami berlanjut di Bhutan  dalam berbagai bentuk seperti yang terjadi sejak zaman kuno. Hal ini juga ditemukan di beberapa bagian Nepal,  meskipun ilegalitas formal di negara ini. Perdebatan tentang legalisasi pernikahan poligami terus berlanjut di negara-negara Asia Tengah. 

Di Bui Karena Poligami

Di china pejabat dibui karena poligami kompas.com - 17/1/2021 07:42 wib bagikan : Komentar EditorEgidius Patnistik Di China, pejabat publik yang melakukan poligami ditindak tegas. Seorang pejabat yang kedapatan memiliki empat istri dan 10 anak diganjar hukuman penjara. Li Junwen dari distrik Xiaodian, kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, ditangkap karena dicurigai memalsukan dokumen. Poligami adalah pelanggaran hukum serius di China, apalagi sampai memiliki banyak anak. Hal ini disebabkan Pemerintah China menggariskan kebijakan satu anak bagi penduduk perkotaan. Selain Li, ada juga 14 orang lain yang dicurigai membantu Li memalsukan dokumen identitasnya dan anak-anaknya. Mereka terancam dipecat karena tidak mengungkapkan kecurangan Li. Li (43) sebelumnya ditunjuk menjadi perwakilan dari Xiaodian dan menjabat Ketua Partai Komunis Desa Xiquan. Kalau di sini, disuruh mundur saja tidak mau....   

The Marriage Law New (juga Pertama Pernikahan Hukum , Cina ; pinyin : xin Hūnyīn Fǎ ) adalah pernikahan sipil hukum yang disahkan di Republik Rakyat Cina pada 1 Mei, 1950. Ini adalah perubahan radikal dari patriarki yang ada perkawinan Cina tradisi, dan membutuhkan dukungan terus-menerusdari kampanye propaganda . 

Sejak itu telah digantikan oleh Undang-Undang Perkawinan Kedua tahun 1980.Sebuah akta nikah yang dikeluarkan pada tahun 1970. Akta tersebut menekankan bahwa pasangan tersebut "menikah secara sukarela" dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Baru; sepotong kutipan Mao Zedong tercantum di sebelah kanan sertifikat

Asal-usul

Reformasi perkawinan adalah salah satu prioritas pertama Republik Rakyat Cina ketika didirikan pada tahun 1949. Hak-hak perempuan adalah kepentingan pribadi Mao Zedong (seperti yang ditunjukkan oleh pernyataannya: "Perempuan mengangkat separuh langit"), dan telah menjadi perhatian intelektual Cina sejak Gerakan Budaya Baru pada tahun 1910-an dan 1920-an. Secara tradisional, pernikahan Tionghoa sering diatur atau dipaksakan , pergundikan adalah hal biasa, dan wanita tidak dapat meminta cerai .  

Penerapan

Undang-undang perkawinan yang baru disahkan pada Mei 1950, disampaikan oleh Mao Zedong sendiri.   Undang -undang tersebut menyediakan catatan sipil untuk pernikahan yang sah, menaikkan usia menikah menjadi 20 untuk pria dan 18 untuk wanita, dan melarang pernikahan melalui kuasa; kedua belah pihak harus menyetujui pernikahan . Ini segera menjadi bagian penting dari reformasi tanah , karena perempuan di masyarakat pedesaan berhenti dijual kepada tuan tanah . Slogan resminya adalah: "Laki-laki dan perempuan adalah sama; setiap orang bernilai garamnya." [4] Sebagai hasil dari kampanye propaganda tahunandari tahun 1950 hingga 1955 untuk mempopulerkan undang-undang tersebut, lebih dari 90% pernikahan di Tiongkok didaftarkan, dan dengan d


Dibaca: 210 Kali

Sekretariat

Jl. Jenderal Sudirman No. 644

Bandung 40183 Jawa Barat Indonesia

Visitors Counter