Jelang Pelaksanan Idul Adha dan Qurban, Kanwil Kemenag Jabar Gelar Rakor Evaluasi PPKM

Jelang Pelaksanan Idul Adha dan Qurban, Kanwil Kemenag Jabar Gelar Rakor Evaluasi PPKM

Jl. Jend Sudirman - Bandung (Inmas - Bagian Tata Usaha) 

Semakin meningginya tingkat penularan Covid 19 di Indonesia yang mencapai angka di atas 50 ribu perhari dan diiringi pula dengan meningkatnya jumlah kematian akibat wabah ini, Kanwil Kementeriaan Agama Prov. Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Prokes Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No 17 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat. Rapat dilaksanakan secara virtual, Jum’at (16/07), yang hadiri berbagai unsur seperti Staf Khusus Menag RI, TNI, Polri, Satgas Covid Prov. Jawa Barat, MUI, DMI, Kepala Kemenag, Kepala KUA, penyuluh serta ASN Kemenag se-Jawa Barat.

Melihat perkembangan wabah COVID19, Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Dr. H. Adib, M.Ag, memandang perlu dibangunnya sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Porli dan unsur lainnya dalam rangka penegakan disiplin Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 terutama dalam pelaksanaan ibadah Shalat  Idul Adha dan pemotongan Qurban. Dalam keadaan darurat seperti saat ini, tambahnya, perlu untuk membangun kesadaran bersama tentang protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Staf Khusus Menteri Agama, M. Nuruzzaman,menegaskan bahwa Kemenag akan terus memantau langsung pelaksanaan SE Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2021. Berdasarkan hasil pemantauan, di Jawa Barat masih terdapat 70% Masjid yang masih melaksanakan Shalat Jum’at, artinya ini potensi melaksanakan Shalat Idul Adha masih besar.

 Nuruzzaman menambahkan bahwa Kemenag RI akan melakukan reward dan punnishment bagi Kemenag untuk melakukan sosialisasi secara serius dan melakukan monitoring tempat-tempat ibadah yang melaksanakan kegiatan massal dalam perayaan Idul Adha. Ia menekankan perlunya  Pendekatan persusif dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Ia menambahkan bahwa perayaan Idul Adha adalah ibadah sunnah yang bisa dijalankan di rumah masing-masing. Hal yang wajib adalah menjaga keselamatan dan kesehatan nyawa manusia. Kewenangan Kemenag hanya menyampaikan SE dan mengajak publik untuk sadar terhadap Prokes. Jika masyarakat masih memaksa, maka solusinya adalah bagi masker.

Terkait pelaksanaan Shalat Idul Adha dan Qurban, Staf Khusus Menag ini mengingatkan untuk utamakan pendekatan persuasif kepada panitia, tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, diskusi untuk menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha ini. Proses pemotongan hewan qurban juga harus memperhatikan prokes mulai dari petugas penyembelihan hingga alat-alat yang digunakan.

Sekretaris Satpol Pamong Praja Jawa Barat, Jejen Hendra Permana, menegaskan bahwa Satpol PP akan tegas dalam implementasi Imendagri 15 tahun 2021 ttg pemberlakuan PPKM Darurat di wilayah Jawa Bali berlaku sejak 3 juli hingga 20 juli 2021, tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Sesuai Instruksi Mendagri, Satpol PP akan melaksanakan penegakan aturan berupa Sidang Yustisi kepada masyarakat dan pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap Prokes.

Dalam hal pelaksanaan pemotongan hewan qurban, ia menyampaikan bahwa masyarakat harus memperhatikan protokol penyembelihan hewan dengan menggunakan Rumah Pemotongan Hewan. Jika belum ada RPH maka disilakan di tempat masing-masing tapi tetap taat Prokes.

Kontributor : Tri Budiono



Dibaca: 68 Kali

Sekretariat

Jl. Jenderal Sudirman No. 644

Bandung 40183 Jawa Barat Indonesia

Visitors Counter