Gunakan Dana Pendidikan Sesuai Aturan

Gunakan Dana Pendidikan Sesuai Aturan

Jl. H. Alpi (HUMAS Pendidikan Madrasah)

Dana BOS, BPMU, dan Komite Madrasah, harus benar-benar dipergunakan sesuai tujuannya. Jangan sampai dana tersebut disalurkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, sehingga akhirnya sulit dipertanggungjawabkan dan menjadi temuan yang bermasalah.

Demikian dikatakan   Usup Rahman Hakim, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, saat memaparkan materi pengelolaan dan pengawasan melalui aplikasi zoom, kegiatan Rapat koordinasi Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Jabar  di depan 90 perserta yang hadir di Aula Madrasah Aliyah Negeri 1 Jln. H. Alpi Kota Bandung, Senin (11/10/2021). 

Dalam kesempatan itu Usup mengungkapkan sejumlah larangan berkaitan dengan penggunaan dana-dana tersebut. Misalnya, menyuruh bendahara untuk manipulasi SPJ, seperti pengunaan uang untuk gratifikasi kepada para pejabat demi mempertahankan jabatannya sebagai kepala madrasah, atau agar tidak dipindahkan dari tempatnya bertugas ke tempat lain. 

“Jangan terjadi tumpang tindih pembayaran, yakni membayar kegiatan yang sudah dibiayai  sumber lain, menghamburkan uang komite untuk kepentingan pribadi dan atau memperkaya diri, memberi uang transport kepada supir, staf, pejabat, beras, kue-kue dan oleh-oleh lainnya,” tegasnya. 

Selain itu, kepala madrasah juga jangan selali meminta uang transport untuk kegiatan pribadi di luar kepentingan dinas. Terlarang pula memberikan memberikan uang insentif atau honor bulanan bagi  kepala, wakil kepala, pembina, wali kelas, guru dan pegawai PNS. Kecuali kegiatan yang bersifat adhoc (tidak rutin/uang transpot kegiatan di luar kantor). Tidak boleh juga memberi honor bulanan atau THR kepada para pejabat terkait di lingkungan Kemenag. 

Mutu pembelajaran

Dijelaskannya, dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal  (BOP RA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah, dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk aliyah diadakan untuk membantu biaya operasional pendidikan pada RA dan madrasah. Langkah tersebut merupakan salah satu program untuk memajukan bidang pendidikan.

Pengadaan dana itu segai upaya  peningkatan aksesibilitas siswa,  peningkatan mutu pembelajaran, dan pemenuhan SNP yang menjadi tanggungjawab satuan pendidikan. Di samping itu,  juga untuk peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran digital dimasa adaptasi kenormalan baru COVID-19,  pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan RA dan madrasah.  Secara khusus tujuan BPMU di Jawa Barat ialah membantu biaya operasional sekolah, mencegah putus sekolah, dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).

“Harus diperhatikan, tim pengelola provinsi/kabupaten/kota, dilarang melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan  dana BOP dan BOS. Dilarang pula bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian / pengadaan buku/barang,” kata Usup.

Dia juga menerangkan, tim pengelola BOP dan BOS RA/madrasah terdiri dari bendahara pengeluaran pada madrasah negeri, pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan kepala RA/madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana, serta pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengelola data. Juga terdapat seorang dari unsur Komite Madrasah, dan seorang dari unsur orangtua siswa. 

Dijelaskan, Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Sedangkan anggota Komite Madrasah berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang.


Kontributor : Eva Nurwidiawati


Dibaca: 59 Kali

Sekretariat

Jl. Jenderal Sudirman No. 644

Bandung 40183 Jawa Barat Indonesia

Visitors Counter