Jumat, 18 November 2016, 11:09

Transformasi Perilaku Organisasi Pemerintah; dari “Pemerintah” menuju “Government”

Agus Susanto. Penghulu KUA Kecamatan Cingambul Majalengka (agussusantopenghulu@gmail.com)

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah good government atau clean government. Istilah itu diterjemahkan menjadi pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Kedua istilah tersebut menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi di Indonesia.Government diidentikkan dengan pemerintah meskipun keduanya memiliki ruh makna yang berbeda, terutama dari sisi psikologis dan produk yang merupakan kelanjutan dari pengertian atas istilah tersebut.

Pemerintah berasal dari kata perintah. Artinya, secara otomatis, harus ada yang memberi perintah dan harus ada yang menerima perintah. Dengan demikiansecara harfiahlalu muncul pengertian antara kehadiran superior dan inferior, siapapun subjeknya. Jadi dapat ditebak bahwa produk lanjutan (trickle-down product) dari pemegang perintah adalah muncul pengertian superior vs inferior yang menimbulkan status sebagai pemberi perintah merasa super. Hal itu akan mendorong munculnya kekuasaan (power), dan selanjutnya muncul arogansi sebagai penguasa, dan pada gilirannya tidak ada dorongan untuk kesediaan melayani, bahkan dalam keadaan tertentu justru minta dilayani.

Sebaliknya, governmentsecara psikologismemiliki makna mengelola. Dari kata tersebut, tidak ada makna pengertian kekuasaan (power), melainkan justru muncul rasa kesetaraan. Kemudian produk lanjutannya adalah pengabdian, sehingga pada gilirannya produk lanjutannya adalah berwujud simpati yang kemudian dengan sendirinya melahirkan sikap untuk senang melayani. Itulah sebabnya mengapa di beberapa negara tugas dari pegawai negeri dikenal dengan istilah public service.

Berikut adalah gambaran skematis produk lanjutan dari kedua istilah dan perbedaannya.

Semoga saja dengan good government dan clean government sebagai salah satu target reformasi birokrasi dan adanya perubahan nama dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Aparatur Sipil Negara dapat mewujudkan keseteraan; bahwa kekuasaan bukanlah sebuah privilese, melainkan tanggung jawab. Studi lebih lanjut dapat dikaji: Dr. Djokosantoso Moeljono, Lead; Galang Gagas Tantangan SDM, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi, 2005. Prof. Inu Kentjana Syafii, Ekologi Pemerintah; Filsafat Pemerintah, 2001, dan lain-lain.

Berita Lainnya
Minggu, 11 Desember 2016, 20:52

Inilah 7 Karakter Pemimpin

Selasa, 8 November 2016, 11:23

Ketika Kewenangan Tak Berbanding Lurus Dengan Tanggung Jawab

Rabu, 2 November 2016, 09:11

Melawan Pungli Dengan Mengimplementasikan Lima Nilai Budaya Kerja

Selasa, 25 Oktober 2016, 06:45

Membumikan Karakteristik Santri di Bumi Pertiwi