29-05-2017 / 07:34:51

Transformasi Perilaku Organisasi Pemerintah; dari �Pemerintah� menuju �Government�


Agus Susanto. Penghulu KUA Kecamatan Cingambul Majalengka (agussusantopenghulu@gmail.com)

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah good government atau clean government. Istilah itu diterjemahkan menjadi pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Kedua istilah tersebut menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi di Indonesia.Government diidentikkan dengan pemerintah meskipun keduanya memiliki ruh makna yang berbeda, terutama dari sisi psikologis dan produk yang merupakan kelanjutan dari pengertian atas istilah tersebut.

“Pemerintah” berasal dari kata perintah. Artinya, secara otomatis, harus ada yang memberi perintah dan harus ada yang menerima perintah. Dengan demikian—secara harfiah—lalu muncul pengertian antara kehadiran superior dan inferior, siapapun subjeknya. Jadi dapat ditebak bahwa produk lanjutan (trickle-down product) dari pemegang perintah adalah muncul pengertian “superior vs inferior” yang menimbulkan status sebagai pemberi perintah merasa super. Hal itu akan mendorong munculnya “kekuasaan (power), dan selanjutnya muncul “arogansi” sebagai penguasa, dan pada gilirannya tidak ada dorongan untuk kesediaan melayani, bahkan dalam keadaan tertentu justru “minta dilayani”.

Sebaliknya, government—secara psikologis—memiliki makna mengelola. Dari kata tersebut, tidak ada makna pengertian “kekuasaan” (power), melainkan justru muncul rasa “kesetaraan”. Kemudian produk lanjutannya adalah “pengabdian”, sehingga pada gilirannya produk lanjutannya adalah berwujud “simpati” yang kemudian dengan sendirinya melahirkan sikap untuk “senang melayani”. Itulah sebabnya mengapa di beberapa negara tugas dari pegawai negeri dikenal dengan istilah “public service”.

Berikut adalah gambaran skematis produk lanjutan dari kedua istilah dan perbedaannya.

 

emoga saja dengan good government dan clean government sebagai salah satu target reformasi birokrasi dan adanya perubahan nama dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Aparatur Sipil Negara dapat mewujudkan keseteraan; bahwa kekuasaan bukanlah sebuah privilese, melainkan tanggung jawab. Studi lebih lanjut dapat dikaji: Dr. Djokosantoso Moeljono, Lead; Galang Gagas Tantangan SDM, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi, 2005. Prof. Inu Kentjana Syafii, Ekologi Pemerintah; Filsafat Pemerintah, 2001, dan lain-lain.

Opini Lainnya
Selasa, 20-12-2016 / 02:57:00

WBK = Keluar dari Comfort Zone

Minggu, 11-12-2016 / 13:52:37

Inilah 7 Karakter Pemimpin

Senin, 29-05-2017 / 07:34:51

Transformasi Perilaku Organisasi Pemerintah; dari �Pemerintah� menuju �Government�

Selasa, 08-11-2016 / 04:23:36

Ketika Kewenangan Tak Berbanding Lurus Dengan Tanggung Jawab

Rabu, 02-11-2016 / 02:11:52

Melawan Pungli Dengan Mengimplementasikan Lima Nilai Budaya Kerja