Kamis, 03-10-2019 | 08:14:16

Studi Evaluasi Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada MIN 3 Sukabumi

Oleh :

Erwan Hermawan

(Kementerian Agama Kabupaten  Sukabumi)

 

Sebagai sebuah sistem yang menjadi filosofi dalam penyelenggaraan pendidikan, pendidikan inklusif menjadi sebuah paradigma baru yang diharapkan mampu menjembatani seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki semua warga negara tanpa terkecuali. Secara garis besar pendidikan inklusif merupakan  sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah/madrasahregular dengan memerhatikan keragaman dan kebutuhan individu, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Kajian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif telah banyak dibahas oleh para praktisi pendidikan, akan tetapi pembahasan mengenai bagaimana proses penyelenggaraan dan hasil dari penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah/madrasah piloting yang telah ditunjuk menjadi sekolah/madrasah percontohan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif belum banyak ditemukan. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian evaluatif deskriptif kualitatif yang telah dilakukan selama 6 bulan.

Berangkat dari keyakinan bahwa filosofi pendidikan inklusif harus dikembangkan menjadi suatu budaya dan kebijakan yang tercermin dalam suatu praktik pelayanan pendidikan tanpadiskriminasisebagaimana dikemukakan oleh praktisi pendidikan Mel Ainscow dan T. Booth bahwa pilar pendidikan inklusif terletak pada tiga dimensi, yakni budaya, kebijakan dan praktik maka penulis melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif pada MIN 3 Sukabumi berdasarkan konteks, proses, input dan produk dari budaya, kebijakan dan praktik yang terjadi di MIN 3 Sukabumi.

Didapatkan bahwa konteks, proses, input dan produk budaya terkait pendidikan inklusif di MIN 3 Sukabumi berkembang dengan baik, dalam kurun waktu dua tahun (2017-2019) MIN 3 Sukabumi telah melakukan sosialisasi secara internal den eksternal kepada seluruh warga sekolah termasuk stakeholder, orang tua siswa dan masyarakat, baik melalui diseminasi, pelatihan ataupun kegiatan terkait pendidikan inklusif maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak, hal itu dilakukan dengan learning by doing  dan melalui sinergitas antara MIN 3 Sukabumi, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, SLBN Handayani dan Yayasan Helen Keller Internasional (HKI). Melalui sosialisasi dan pemahaman terkait budaya inklusif di MIN 3 Sukabumi inilah seluruh warga madrasah mampu menerima keberagaman termasuk keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di MIN 3 Sukabumi.

Dalam konteks, proses, input dan produk kebijakan terkait pendidikan inklusif, MIN 3 Sukabumi telah menuangkan kesungguhan dasar pelaksanaan pendidikan inklusif melalui penetapan visi dan misi madrasah yang dengan yakin berkomitmen menyelenggarakan pendidikan inklsuif, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk  menjadi bagian dari peserta didik pada MIN 3 Sukabumi, kebijakan lainnya terkait penetapan tidak adanya siswa yang harus tinggal kelas karena kemampuan akademiknya yang terbatas.

Sebagai bagian dari madrasah piloting penyelenggara pendidikan inklusif, pada tahun 2019 MIN 3 Sukabumi memiliki 33 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di beberapa kelas dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, dalam praktiknya secara konteks, input, proses dan produk pendidikan inklusif di MIN 3 Sukabumi telah berjalan cukup baik, walau dengan akomodasi seadanya, dan keadaan guru pembimbing khusus yang hanya memiliki kompetensi melalui pelatihan yang sifatnya terbatas serta pembiayaan yang sifatnya menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Dari pemaparan temuan evaluasi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada MIN 3 Sukabumi tersebut penulis berkesimpulan bahwa budaya pendidikan inklusif merupakan akar dari proses berkembangnya penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan kata lain ketika budaya itu mampu diperkenalkan dengan cara yang baik dan difahami sebagai sebuah kesepakatan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, serta didukung oleh kebijakan yang memihak dan penentu kebijakan yang memahami secara ril pengelolaan penyelenggaran pendidikan inklusif dalam hal ini di madrasah, maka dalam praktik atau pelaksanaanya akan berjalan sesuai dengan koridor dan tujuan yang diinginkan.

Oleh karena penulis merekomendasikan perlu adanya suatu seksi atau sub direktorat khusus di Kementerian Agama RI yang concern dan fokus pendidikan inklusif, yang akan mengelola penyelenggaraannya, peningkatan kompetensi pendidiknya, serta penganggaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, karena mutu pendidikan tergantung pada pendidik yang kompetenserta sarana prasarana yang dapat mengakomodir semua kebutuhan peserta didik.