Rabu, 06-03-2019 | 08:32:49

Sosialisasi PPKB Bagi GTK di Madrasah

Dr. H. Mulyawan Safwandy Nugraha, M.Ag., M.Pd

Oleh:

Dr. H. Mulyawan Safwandy Nugraha, M.Ag., M.Pd

Master Trainer PPKB Kemenag RI

Pengawas Sekolah Madya pada Madrasah Aliyah Kabupaten Sukabumi

Pendahuluan

Pembelajaran merupakan jiwa institusi pendidikan yang mutunya wajib ditingkatkan secara
terus menerus. Hal ini dapat dimengerti, karena peserta didik mendapatkan pengalaman
belajar fomal terbanyak selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.  Kondisi ini menuntut semua pihak untuk menyadari pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, yang mana guru adalah ujung tombaknya.

Oleh sebab itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang berkualitas dan bermartabat. Profesi guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan khususnya di Madrasah, yaitu mewujudkan anak bangsa Indonesia yang cerdas, komprehensif dan kompetitif.

Masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan guru dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, bukan hanya untuk kepentingan guru, namun juga untuk pengembangan peserta didik dan demi masa depan bangsa Indonesia. Dalam rangka membangun profesi guru sebagai profesi yang bermartabat, yakni untuk mencapai visi pendidikan nasional melalui proses pembelajaran yang berkualitas,

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

Tidak dapat dipungkiri, pada awalnya program pemerintah dalam dunia pendidikan, salah satu kendala utama adalah rendahnya akses terhadap informasi dan regulasi pendidikan. Maka yang muncul sinisme bahwa dunia pendidikan sering gagal dalam mensosialisasikan programnya pada masyarakat.

Dengan berkembang dan canggihnya teknologi, tidak dipungkiri sangat membantu dalam proses sosialisasi regulasi. Media Sosial yang ada pada tangan masing-masing kita berupa smartphone, telah mewarnai aktivitas insan pendidikan dalam mengakses informasi.

Salah satu program regulasi di dunia pendidikan madrasah itu adalah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, selanjutnya disingkat PPKB. Pembahasan dan penjabaran artikel di bawah ini sebagian besar berdasarkan bahan saat penulis mengikuti Pelatihan Master Trainer Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) unsur Pengawas Sekolah yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat bekerjasama dengan Direktur GTK Madrasah Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tanggal 3-7 Desember 2017 di Kota Bogor.

 

Pembahasan

Guru yang profesional wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Yang menjadi dasar hukum PPKB adalah UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 40. Disebutkan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

  1. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  2. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  3. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dasar hukum kedua adalah Permen PAN&RB No.16 Tahun 2009 pada Pasal 1 disebutkan bahwa  “Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya”

PPKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. PPKB dilakukan terus menerus (Bertahap, Berjenjang, Berkesinambungan). PPKB berkaitan dengan pengembangan profesional guru dalam rangka peningkatan kinerja dan karir guru.

PPKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara, tujuan khusus PPKB adalah untuk:

  1. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
  2. Memotivasi guru agar memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
  3. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru.

Apapun upaya peningkatan kompetensi GTKM harus bermuara pada peningkatan prestasi peserta didik. Sehingga guru, kepala madrasah, pengawas madrasah memiliki peran dan tugas secara hukum untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam berbagai aspeknya.

Bagaimana PPK tersebut dijalankan, apa saja yang bisA dilakukan guru dalam hal PPKB ini. Pada PermenegPAN&RB No.16 Tahun 2009 Pasal 11 c, disebutkan bahwa Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:

  1. Pengembangan Diri:
  2. a)  diklat fungsional; dan
  3. b)  kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
  4. Publikasi Ilmiah:
  5. a)  publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan ;
  6. b)  publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;
  7. Karya Inovatif:
  8. a)  menemukan teknologi tepat guna;
  9. b)  menemukan/menciptakan karya seni;
  10. c)  membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
  11. d)  mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

Sebagai tambahan, pada Pasal 14 disebutkan bahwa Unsur Utama dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah sebagai berikut:

  1. pendidikan;
  2. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
  3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 5 buku yang berkaitan dengan Pembinaan dan pengembanganprofesi guru. Dalam buku tersebut diuraikan dengan detail terkait program PPKB. Rincian buku tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Buku 1PedomanPengelolaan PengembanganKeprofesian Berkelanjutan gunamendukung Pengembangan ProfesiGuru Pembelajar (PPGP)
  2. Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
  3. Buku 3 PedomanPenyelenggaraan Pendidikan Dan PelatihanCalon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
  4. Buku 4PedomanKegiatan Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan bagi guru pembelajar
  5. Buku 5PedomanPenilaian Kegiatan PengembanganKeprofesian Berkelanjutan gunamendukung Pengembangan ProfesiGuru Pembelajar(PPGP)

Perlu diketahui, bahwa lima buku di atas merupakan turunan dan penjabaran dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Insya Allah, dalam tulisan-tulisan selanjutnya penulis akan membahas tentang isi buku 1-5 di atas.

Pada pembahasan lebih lanjut, bagi Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Bahkan jika ada Guru yang terbukti memeroleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut

 

Penutup

PPKB yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan ikhtiar guru dalam rangka mengubah dirinya menjadi guru profesional, yang bermartabat dan sejahtera. Sosialisasi terhadap regulasi PPKB harus terus dilaksanakan secara massive. Diperlukan kebijakan yang memihak pada pengembangan pendidikan madrasah yang maksimal, khususnya bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Madrasah. Semoga bagi institusi atau madrasah yang telah ada dalam list, akan mendapatkan bantuan pendampingan kegiatan PPKB ini, kegiatannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.