Kamis, 07-06-2018 | 12:34:27

Keadilan Untuk Madrasah

Keadilan Untuk Madrasah

Oleh : Ferri Setiawan, S.Pd.I, M.Pd.I

(Ketua Umum DPD PGM Indonesia Kab. Sukabumi)

Salah satu yang menopang dan menjadi bagian terpenting dari Pembangunan Daerah dan Bangsa ini adalah Pendidikan. Semua itu diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, bahwa setiap warga Negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama.

Berbicara pendidikan, menurut Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh Ahmad Tafsir (1996) bahwa Pendidikan itu "merupakan bimbingan secara sadar yang dilakukan pendidik terhadap terhadap si terdidik baik secara jasmani maupun rohani supaya terbentuk kepribadian yang utama". Kalau melihat pendapat tersebut ada dua unsur penting dalam pendidikan itu, yaitu Pendidik (guru) dan si Terdidik (siswa).

Akan tetapi menurut pandangan lain Edgar Dalle yang dikutip Dedi Mulyasana (2012: 2) bahwa pendidikan itu merupakan "Usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui bimbingan dan pengajaran, latihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, di sekolah atau diluar sekolah sepanjang masa". Sementara dari definisi ini, ada penambahan unsur penting dalam proses pendidikan selain guru dan peserta didik, yaitu keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Maka dari uraian singkat di atas, perlu kiranya masing-masing komponen untuk bisa saling memahami kondisi dan permasalahan yang terkait hari ini. Terutama yang menjadi sorotan besar adalah keterlibatan Pemerintah, baik di Daerah atau di Pusat sangat kurang perhatiannya terhadap pendidikan ini,  terutama pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat atau Yayasan secara mandiri.

Padahal kalau yang membuat aturan dan Undang-Undang itu paham – dalam hal ini perintah eksekutif/legislatif - Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003Bab VI, pasal 17 dan 18 mengatakan tidak ada istilah pemisahan kalimat dalam jenjang pendidikan yaitu SD dan MI,  SMP dan MTs,  SMA, SMK dan MA atau bentuk lain yang sederajat. Belum lagi di Bab berikutnya yang menjelaskan tentang Pendanaan Pendidikan,  pada Bab XIII bagian keempat tentang Pengalokasian Dana Pendidikan,  pasal 49 "bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan,  dialokasikan minimal 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Yang menjadi pertanyaan besar hari ini, khususnya pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat dalam bentuk Yayasan dan Madrasah adalah, kenapa masih ada diskriminasi, pemilah-milahan dan kesenjangan dari Pemerintah baik di Pusat atau di Daerah kepada pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat secara swadya dalam hal ini kepada Madrasah...??? Yang sama-sama ikut serta mencerdaskan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Sebagaimana diketahui madrasah merupakan pendidikan umum yang berciri khas agama (baca PP No. 28 dan 29 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama) serta berakar kuat dari partisipasi masyarakat  selaras dengan identitas negara kesatuan dalam keragaman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Dalam sejarahnya, madrasah berkembang di masyarakat sebagai upaya masyarakat miskin di pedesaan untuk memperoleh pendidikan umum dimana penjajah Belanda tidak menyediakannya. Hingga sekarang madrasah terus menyediakan pendidikan berbasis masyarakat sebagai alternatif dari pendidikan umum.

Gejala ini menunjukkan perkembangan madrasah di masa mendatang.  Pendidikan madrasah mampu menampung peningkatan  jumlah peserta didik  seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pertumbuhan madrasah, sebagian besar dari swadaya masyarakat yang didirikan dengan niat agar memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap anaknya untuk pendidikan umum dan agama.

Dengan sistem pengelolaan langsung oleh masyarakat ditambah dengan kondisi masyarakat dimana sebagian mereka berasal dari golongan kurang mampu menyebabkan madrasah berkembang tidak secepat sekolah umum.

Sumbangan madrasah dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan tergambar secara jelas dalam jumlah penduduk usia sekolah yang menjadi peserta didik madrasah. Hal ini tergambar bagaimana kontribusi madrasah swasta pada masing-masing tingkatan MI, MTs, dan MA dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap pendidikan nasional kita yang tiap tahunnya cenderung meningkat. Data Tahun 2017  APK menunjukkan APK SD/MI/Paket A = 108.50,  APK SMP/MTs/Paket B = 90.23,  APK SMA/SMK/MA/Paket C = 82.84. (Sumber: BPS Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi, 2011-2017).

Sumbangan lain yang bisa penulis gambarkan dari madrasah dalam pembangunan pendidikan nasional adalah dalam hal penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada pendidikan madrasah dikembangkan melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah peserta didik dalam program wajib belajar pendidikan sembilan tahun terdiri dari 47,2% peserta didik MI dan 31,8 peserta didik MTs. Sisanya 21,0% peserta didik/santri pondok pesantren salafiah. Data juga menyebutkan kriteria ketuntasan wajib belajar 9 tahun yang bersumber dari Angka Partisipasi Kasar (APK) mengikuti pendidikan SMP atau Madrasah Tsanawiyah mencapai 95%.

Dengan diberlakukaannya wajib belajar pendidikan dasar  sembilan tahun serta Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 telah mengantarkan pendidikan madrasah kedalam sejarah baru, yang antara lain ditandai dengan pengukuhan sistem pendidikan Islam sebagai pranata pendidikan nasional. Madrasah memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan.

Uraian tersebut di atas jelas menggambarkan peran strategis madrasah dan kontribusi besarnya lembaga ini dalam membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan di tanah air. Dengan tugas yang sama, tujuan utamanya sama, komponen dan unsur-unsur pokok pendidikannya juga sama, maka semestinya hak dan perlakuan kepadanya juga sama tentunya ketika pemerintah memiliki kekuatan dan sumber daya yang mumpuni serta memiliki political will.

Mudah-mudahan elemen pendidikan seperti yang dijelaskan di atas dapat betul-betul memahami peran dan funngsinya masing-masing dalam menopang keberlangsungan proses pendidikan di Indonesia, terutama peran serta dari Pemerintah selaku Pemangku Jabatan dan kebijakan agar lebih seimbang dan adil dalam pengalokasian pembiayaan pendidikan khususnya Kepada Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan semoga kita semua diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Aamiin YRA! Barokallah...