Selasa, 03-04-2018 | 13:05:08

11 PROGRAM “CERDAS” KEMENTERIAN AGAMA

11 PROGRAM “CERDAS” KEMENTERIAN AGAMA

Oleh:

Moh. Iqbal Taufiqi

(Pengadministrasi dan Dokumentasi Subbag TU Kemenag Kab. Sukabumi)          

Tahun 2018 Kementerian Agama RI mengesahkan program kerjanya. Saya lebih suka menyebutnya sebagai “program cerdas” yang oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin sebagai program Direktif Kemenag seperti yang disampaikan Beliau pada Diskusi Rakernas Kemenag di Jakarta, pada Januari yang lalu.

Ada 11 poin “program cerdas” yang harus dilakukan dengan baik pada 2018. Pertama, e-goverment, bertujuan agar pemerintah efisiensi dan membangun transparansi. Kedua, SAPA atau Sarapan bersama Penyuluh Agama, yakni Kementerian Agama harus  menyapa seluruh pengurus dan pimpinan agama serta lembaga agama karena pimpinan agama adalah garda terdepan di tengah masyarakat. Ketiga, Netralitas ASN di Tahun Politik, yakni jajaran ASN lingkungan Kemenag harus menyadari dan pandai menempatkan diri di tahun politik. Keempat, Salam atau Silaturahim Lembaga Keagamaan dengan tujuan menyerap aspirasi lembaga keagamaan terhadap isu dan fenomena yang muncul dan berkembang di masyarakat. Kelima, Nyantri atau Ngajak Siswa dan Mahasiswa yakni siswa tidak hanya menimba ilmu, tapi juga mengasah keterampilan dan kepekaan terhadap masalah sosial. Siswa dalam bahasa agama adalah santri, dan dalam sejarah pendidikan, tidak pernah terjadi benturan horizontal (tawuran) antar santri. Jiwa dan karakter seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh seluruh siswa madrasah dan mahasiswa muslim Indonesia. Keenam, Ngopi atau Ngobrol Pendidikan Islam, yakni dalam berbagai kesempatan tanpa melihat ruang dan waktu seluruh stakeholders pendidikan agama berpikir keras dan melakukan diskusi-diskusi untuk memecahkan masalah pendidikan sekaligus melahirkan ide-ide cemerlang demi mewujudkan sistem pendidikan agama yang kekinian. Ketujuh, Ngaji atau Ngobrol Soal Haji, yakni peningkatan layanan haji harus lebih baik, karena ibadah haji identik dengan Kementerian Agama, apalagi dikemas dengan kata ibadah. Jangan sampai ibadah menjadi proyek yang bersifat profit taking bagi penyelenggara Negara. Untuk itu masayarakat harus mendapatkan informasi dan layanan yang jelas, akurat dan terinci tentang layanan haji itu sendiri. Kedelapan, Berkah atau Belajar Rahasia Nikah. Poin penting pada program ini adalah tujuan nikah yang begitu mulia harus menjadi dasar pelaksanaan layanan nikah bagi masyarakat. PNBP NR yang dikelola oleh KUA Kecamatan pun harus memenuhi nilai-nilai akuntabiltas, transparansi dan berkinerja. Bagian penting lainnya adalah menjadikan pendidikan pra nikah sebagai program unggulan Kemenag, jangan sampai angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal yang mendegradasikan sakralitas dari perkawinan meningkat tinggi. Kesembilan, Bina Kawasan, yakni memelihara wilayah-wilayah yang sudah kondusif  dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis agama, serta membina wilayah yang belum kondusif agar tercipta kerukunan umat seagama dan antar agama. Kesepuluh, Mengaji Indonesia atau Mengasah Jati Diri Indonesia. Kemenag harus aktif mengadakan forum dengan mengundang tokoh agama masyarakat untuk mendiskusikan bagaimana lebih baik berindonesia atau dalam bahasa lain moderasi beragama. Kesebelas, Halal Indonesia, adalah program core Kemenag. Intinya adalah UU Jaminan Produk Halal dapat menambah pengetahuan, wawasan produk halal.

Mencermati ke 11 “program cerdas” di atas sangatlah update dan kekinian, layaknya ABG gaul dalam bercengkrama dengan sesamanya. Namun demikian program ini bukanlah sekedar istilah yang sangat mudah untuk dituliskan, tetapi jauh lebih penting program kerja ini mampu berkontribusi dan mendorong Kementerian Agama semakin peka terhadap masalah yang berkembang dan mampu mencari jalan keluar yang tepat sehingga problem keagamaan masyarakat dapat terjawab.

Rasanya tidak berlebihan kalau program kerja cerdas ini menjadi jawaban terhadap permasalahan dan dinamika yang tengah terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Mulai dari issu hoax, KDRT, intoleransi beragama, keanggotaan ASN di Parpol, sampai kepada keluhan masyarakat ke lembaga YLKI, khususnya tentang produk halal dan masalah-masalah lain yang up to date hari ini, esok dan akan datang.

Tidak mudah memang, tidak semudah membalikkan telapak tangan! Namun dengan semangat yang tinggi dan kesadaraan terhadap motto “Ikhlash Beramal” memacu gerak langkah seluruh ASN Kementerian Agama di bumi Indonesia. Pengawasan melekat, koordinatif-komunikatif dengan menggunakan instrumen yang measurable (dapat diukur) dan berbasis IKU (Indikitor Kinerja Utama) Kementerian Agama dalam mencapai sasaran strategisnya merupakan syarat mutlak yang terus dan terus diupayakan. Yakinlah kita pasti bisa!