Selasa, 03-04-2018 | 13:04:49

Bagian Pertama: Reformasi Administrasi Awal Menuju ASN Anti Korupsi

Reformasi Administrasi Awal Menuju ASN Anti Korupsi

Oleh:

Moh. Iqbal Taufiqi

(Pengadministrasi dan Dokumentasi Subbag TU Kemenag Kab. Sukabumi)          

Lahirnya reformasi bangsa ini mendorong reformasi seluruh aspek layanan pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah reformasi administrasi. Bahkan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuntut seluruh penyelenggara pemerintah dan ASN untuk selalu berinovasi memperbaiki laporan keuangannya dan kinerjanya. Hal ini dilakukan untuk menghidari maraknya kasus-kasus korupsi (suap, gratifikasi, dll) di setiap Kementerian dan Lembaga yang ada di Indonesia. Oleh karena itu inovasi bidang administrasi laporan keuangan dan kinerja mutlak diperlukan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelalaian administrasi pelaporan keuangan dapat menyebabkan seseorang “terindikasi” terlibat kasus korupsi, walaupun sebenarnya dirinya tidak melakukan hal tersebut.

Kata “indikasi” pada proses hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah sangat “menakutkan” bahkan mungkin orang tersebut sudah merasa berada di tepi jurang neraka. Kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian yang tidak perlu dalam laporan keuangan seyogyanya dapat dihindari.

Reformasi administrasi keuangan tidak bisa dipisahkan dari sebuah inovasi. Selama perubahan administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan inovasi untuk menyelamatkan kegiatan administrasi. Bahkan menurut beberapa referensi, inti dari Reformasi Administasi, harus mengarah pada perbaikan kinerja (hasil).

Dalam setiap kegiatan, terlebih kegiatan pembangunan masyarakat, harus dengan persiapan yang baik agar kegiatan tersebut dapat terukur, tepat waktu, tepat prosedur, tepat guna, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk perencanaan yang baik diawali dengan membangun sistem usulan dan pemantauan hasil kegiatan antara masyarakat dengan tim kegiatan/panitia. Dalam tahap ini, harus menghasilkan satu mekanisme hubungan yang efektif antara dengan pelaksana kegiatan yang tercermin pada nilai-nilai kepuasan masyarakat (stakeholders). Mandat harus dirumuskan dalam bentuk hasil atau kinerja.

Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dimulai dari pembuatan dan penetapan Standar Operasional Prosedur, Membangun Tata Organisasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta Membangun Budaya Waskat (Pengawasan Melekat) dengan memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria pelaporan keuangan dan kinerja yang akuntabel dan transparan yakni perspektif stakeholders, perspektif internal proses dan perspektif keuangan.  

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tata organisasi pelaporan keuangan dan kinerja mutlak diperukan. Kegiatan di sebuah entitas lembaga Negara dilaksanakan dengan menekankan perlunya strategi internal, antara lain proses berjalannya sistem dan prosedur administrasi dan keuangan, perbaikan struktur organisasi, perencanaan, pencatatan, pelaporan, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pegawai, pengendalian biaya yang lebih baik, serta peningkatan metode dan teknologi yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pengeluaran biaya yang efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan juga harus mampu memenuhi nilai-nilai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara (APBN) tersebut.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa membangun  budaya Waskat (Pengawasan Melekat) dari pimpinan dalam fungsi pengawasan terhadap pegawai (pelaksana kegiatan) tidak dapat dipandang sebelah mata. Pimpinan harus mengetahui secara cermat karakter-karakter bawahannya. Ada tipe pegawai yang perlu perhatian lebih, ada yang sedang-sedang saja, dan ada pula tanpa pengawasan dari pimpinan pegawai tersebut mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengawasan dari pimpinan sangat berperan dalam peningkatan kompetensi dan kemampuan pegawai (Perspektif Learning and Growht/Pembelajaran dan Perkembangan). Oleh karenanya kelengkapan fasilitas dan peralatan kerja pegawai sesuai kebutuhan seyogyanya dibuat analisisnya baik kebutuhan peralatan, bahan serta fasilitas kerja lainnya, dan bersama dengan pimpinan lainnya juga mengkaji kebutuhan teknologi informasi. Seluruh belanja barang yang terkait dengan fasilitas dan peralatan kerja merupakan hasil konsultasi. Selanjutnya,  peralatan dan bahan tersebut dilakukan melalui proses pengadaan lewat prosedur standar seperti diatur dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, tidak ada satu pun pegawai yang tidak memiliki peralatan dan fasilitas kerja minimal. Tetapi juga tidak ada pegawai yang memiliki fasilitas yang berlebihan dan tidak diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Yakinlah kita pasti bisa!