Senin, 05-03-2018 | 15:10:11

MEMBANGUN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KINERJA

Keuangan Negara Berbasis Kinerja

Moh. Iqbal Taufiqi

(Pengadministrasi dan Dokumentasi Subbag TU Kemenag Kab. Sukabumi)

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai posisi strategis dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan, karena sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya harus mampu menerapkan dinamika perubahan, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Berangkat dari pemikiran di atas, maka Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tuntutan utama dalam menegakkan eksistensi organisasi. Mengingat perubahan di era globalisasi, informasi dan komunikasi yang begitu canggih, menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan rumit.

Kualitas laporan penggunaan dana APBN (DIPA) dan kinerja yang disajikan sebagai dokumen keuangan yang akuntabilitatif dan kinerjatif harus terus dibudayakan dan menjadi akhlak bagi setiap pengelola keuangan, khususnya di Kementerian Agama.

Kementerian Agama tidak main-main mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja ini. Kementerian Agama sadar betul bahwa kunci masalah terletak pada pemahaman pengelola (SDM) dalam menyajikan laporan penggunaan dana APBN (DIPA) berbasis kinerja yang akuntabel belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal ini terjadi karena mainset pengelola penggunaan dana APBN (DIPA) masih berparadigma lama, yakni laporan tersusun hanya memenuhi unsur akuntabilitas (bukti keuangan) tanpa memahami pentingnya unsur kinerja.

Dari sinilah kemudian muncul pemikiran bahwa perubahan pola pelaporan penggunaan dana APBN (DIPA), yaitu dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penggunaan dana APBN (DIPA) sesuai paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003 yang memberikan kepastian dalam pelaksaan pemeriksaan untuk memenuhi tuntutan fungsi pemeriksaan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Masa lalu (orde baru), fungsi pengelola keuangan Negara, dapat dikatakan sebagai ketanganpanjangan pimpinan (atasan), sehingga peran pengelola keuangan dapat dikatatakan “hanya menintikberatkan” kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pimpinan sehingga nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan tidak terpenuhi. Pengelola keuangan adalah “pesulap-pesulap canggih” yang mampu merekayasa laporan penggunaan keuangan (karena memiliki faktur, kuitansi, bahkan stempel yang dibutuhkan) bekerja dalam rangka menyenangkan pimpinan. Kecanggihan pengelola keuangan dalam menyulap laporan yang dilakukannya baru memenuhi nilai akuntabilitas saja, tetapi laporan tersebut belum mampu menyajikan output (keluaran) berupa kinerja kegiatan.

Dibeberapa entitas kondisi yang ada, apalagi didukung lahirnya Undang-Undang Anti Korupsi, pemerintah terus berupaya menekan sekecil mungkin peluang penyelewangan-penyelewengan keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan sistem pelaporan keuangan diarahkan kepada laporan keuangan berbasis kinerja.

Terhadap masalah ini, maka para pengelola Pengelola Keuangan dan Asset Negara, sebagai “master keuangan” seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara sangat bertanggungjawab penuh terhadap sistem pelaporan keuangan Negara diseluruh lembaga pemerintahan, khususnya di Kementerian Agama, apalagi saat ini sistem audit telah menggunakan metode score card balances dalam 4 empat perspektif yakni perspektif stakeholders, internal proses, growth and learn dan keuangan, yang harus terus dipahami dan dikuasai oleh para pengelola keuangan Negara saat ini dan kita pasti bisa!

(Moh. Iqbal Taufiqi, Inmas Kab. Sukabumi)