Minggu, 6 Oktober 2013, 10:56 –
Sekjen Kemenag RI: Reformasi Birokrasi Sebuah Keharusan

Lembang – Kab. Bandung Barat

Kepala kanwil Kementerian Agama, H. Saeroji, MM,  membuka acara rapat koordinasi yang diselenggarakan di Grand Hotel Lembang Kab. Bandung Barat. Rakor  yang digagas oleh Kanwil Kemenag Jabar ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari rakor nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya. Seluruh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dan para Kasubbag Tu se Jawa Barat serta para pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar hadir dalam kegiatan yang berlangsung dari tanggal 4-5 Oktober 2013 ini.

 

Mengingat acara ini begitu penting dan informasi terkait implementasi reformasi birokrasi harus  bisa diserap seutuhnya langsung dari sumber utama pemangku kebijakan reformasi birokrasi, maka panitia menghadirkan Kepala Biro Ortala dan Sekjen Kementerian Agama RI sebagai nara sumber.

 

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Ortala, Mhd. Syahman Sitompul, mengakui bahwa regulasi yang dikeluarkan Kementerian Agama perlu dibenahi karena selain ada yang tumpang tindih, juga regulasi yang ada belum memenuhi tuntutan perkembangan terkini.

 

Yang sangat begitu menarik untuk disimak adalah paparan Sekjen Kemenag yang begitu detail menjelaskanmengapa reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan. Uraiannya yang begitu runtut dengan bahasa yang mudah dicerna membuat pesan-pesan yang disampaikannya enak untuk didengarkan.

 

Menurut Bahrul Hayat, Ph.D, Sekjen Kemenag , Reformasi Birokrasi difahami sebagai upaya untuk membentuk/menata ulang sistem pelayanan publik. Mengapa harus dibentuk/ditata ulang ulang? Apa yang salah dengan sistem pelayanan publik selama ini?

 

Menurut konseptor handal Kementerian Agama ini, ada empat alasan mengapa birokrasi/sistem pelayanan ini harus ditata ulang atau dibentuk ulang : Pertama, birokrasi lebih sibuk melayani dirinya sendiri daripada melayani masyarakat sehingga menyerap anggaran yang lumayan besar. Hal tersebut bisa dilihat dari besarnya persentase anggaran untuk kendaraan dinas,honor, akomodasi, transportasi, workshop/meeting dan sebagainya. Kedua, Birokrasi kita tidak efisien/hemat baik pada aspek sarana prasarana,  waktu, biaya, SDM, dan sebagainya. Ketiga, Mutu pelayanan birokrasi kita penuh ketidakpastian baik pada aspek waktu penyelesaian sebuah perizinan ataupun yang lainnya  maupun biaya yang harus dikeluarkan masyarakat  terkait pelayanan tersebut. Keempat, Ketidak-seimbangan antara tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dengan proses birokrasi yang tersendat-sendat.

 

Apa yang harus dibentuk/ditata ulang? Menurutnya ada delapan hal yang harus direformasi, yaitu : Pola pikir dan budaya kerja, organisasi, proses kerja, SDM, regulasi, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

 

Hal yang paling sulit, tegas Sekjen, adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja ( culture set and mind set) pegawai . Padahal semuanya berawal dari culture set dan mind set. Karena itu, harus diupayakan bagaimana setiap pegawai sepenuhnya menyadari bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat, sehingga pegawai tersebut berintegritas dan berkinerja tinggi.Kesadaran semacam itu tentunya akan membuat dirinya maksimal dalam melayani masyarakat. Sementara perubahan pada aspek lainnya hanya akan bisa berjalan dengan mudah manakala aspek culture set dan mind set pegawai secara kualitas berubah positif.

 

Dalam kesempatan itu juga, Bahrul Hayat mengungkapkan bahwa remunerasi di lingkungan Kementerian Agama insyaallah akan mulai diberlakukan di awal tahun 2014. Segala hal menyangkut pemberlakuan remunerasi terus diupayakan, terutama pada kesiapan aspek  administratif dan anggarannya. Diharapkaan bahwa remunerasi bisa dibayarkan hingga 60 %, demikian tegasnya.

Kontributor : Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.028811 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1333141
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.