Halau Tindak Kecurangan, Bidang PHU Gagas Sosialisasi Kebijakan Umrah

Selasa, 17-09-2019 | 17:13:09

Jatinangor (INMAS Bidang PHU)

Menghalau tindak kecurangan Travel Umrah yang membandel, Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat gagas Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Tahun 2019 yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu Hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 September 2019 di Sahid Skyland Hotel Jatinangor, Kab. Sumedang.

Pada Acara Pembukaannya, Senin (16/9), H. Jajang Apipudin, Kasi Pembinaan Haji dan Umrah, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

"Menyamakan persepsi antara pemerintah dan pihak travel umrah sebagai acuan nasional dalam penyelenggaraan ibadah umrah," ujarnya.

Jajang menyebutkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 120 orang yang terdiri dari perwakilan Biro Travel perjalanan umrah, penyuluh agama Islam, dan Kasi PHU Kankemenag kab/kota se-Jawa Barat.

Senada dengan yang disampaikan oleh Jajang, Kepala Bidang PHU, H. Ajam Mustajam, juga memberikan alasan mengapa dalam kegiatan ini penyuluh agama Islam juga turut diundang.

"Ibadah haji dan umrah merupakan kepentingan bagi semua umat Muslim, jadi masyarakat juga harus mengetahui kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan ibadah umrah. Jadi, tidak ada lagi masyarakat yang tertipu biro travel perjalanan umrah," terangnya.

Pada kesempatan ini, Kasubdit Perijinan, Akreditasi, dan Bina PPIU, M. Ali Zakiyudin, yang turut diundang sebagai narasumber sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. "Dengan hadirnya perwakilan biro travel umrah, penyuluh, dan Kasi PHU Kankemenag Kab/Kota menandakan sinergitas penyelenggaraan ibadah umrah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah," tuturnya.

Ia pun menjelaskan bahwa ada 2 peristiwa penting mengenai penyelenggaraan ibadah umrah yaitu pertama mengenai kebijakan atau regulasi diberlakukannya visa elektronik oleh Pemerintah Arab Saudi dengan adanya sistem elektronik di komputerisasi.

"Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu Kementerian Agama Pusat sudah melaksanakan pengawasan terhadap pendaftaran ibadah umrah di Indonesia dan akan dimulai pada tahun ini," ujarnya.

2 peristiwa penting tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap terlaksanakanya penyelenggaraan ibadah umrah yang bersih dan terhindar dari tindakan kecurangan.

Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari ini merupakan salah satu persiapan kegiatan perjalanan ibadah umrah yang akan segera dilaksanakan selepas selesainya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Kontributor: Novam Scorpiantrien