Dirjen Bimas Islam : PP 25 Tahun 2018 Persingkat Perizinan Ruislag Tanah Wakaf

Rabu, 14-08-2019 | 04:36:42

Margonda Raya - Kota Depok (Inmas - Bidang Penais Zakat dan Wakaf) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah mempercepat pengurusan ruislag (tukar guling) tanah wakaf. Karena untuk pengurusan ruislag tanah wakaf untuk luas di bawah 5.000 m persegi  dan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang perizinannya cukup melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, saat membuka kegiatan Meeting Forum Mutasi dan Perubahan Status Tukar-Menukar Harta Benda Wakaf yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI di Hotel Savero, Margonda Raya Kota Depok, Selasa (13/08).

Dirjen Bimas Islam mengilustrasikan bagaimana sulitnya mengurus tukar guling tanah wakaf sebelum terbitnya PP No. 25 Tahun 2018. Pembangunan bandara udara Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta, harus terhenti karena belum terselesaikan nya proses tukar guling pada 4 titik tanah wakaf. Begitu panjangnya pengurusannya,  dari nazhir ke KUA, setelah itu ke Kemenag dan Bupati, selesai dari itu ke Kanwil Kemenag dan Gubernur, setelah itu ke BWI Pusat, Bimas Islam, lalu ke biro hukum baru selesai itu ke Menteri Agama. Begitu panjangnya rantai kepengurusan izin tanah wakaf ini memunculkan inisiasai untuk perubahan perizinan tanah wakaf.

Kegiatan Meeting Forum ini diikuti oleh 70 orang peserta yang terdiri dari unsur Kankemenag di Jawa Barat, BWI, Kepala KUA sebagai PPAIW, Nazhir, serta tim Blogger dan tim digitalistik. Sebagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang melekat pada jabatan Kepala KUA, Dirjen mengingatkan agar hati-hati dalam melaksanakan ruislag tanah wakaf agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.  

Sekretaris Ditjen Bimas Islam, H. Tarmizi Tohor, yang menjadi nara sumber pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan tanah wakaf masih secara tradisional, yaitu seputar Madrasah/pesantren, Masjid dan pemakaman. Ia mengharapkan agar penggunaan tanah wakaf agar dipergunakan pada  usaha-usaha yang lebih produktif. Sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa titik, di antaranya pemanfaatan tanah wakaf produktif seperti ruang rawat inap VIP di Jawa Timur dan pembangunan Rusunawa di Bojonegoro Jawa Timur.

Sesditjen mengungkapkan bahwa tahun ini Ditjen Bimas Islam menganggarkan 5.000 papan informasi tanah wakaf. Papanisasi ini, tambanhya, bertujuan agar tanah wakaf terawasi dalam pemanfaatannya.

Kontributor : Tri Budiono/ Nuniek Abimanyu