Penyusunan Pedoman Standar Layanan Publik Pada Lembaga KUA

Rabu, 29-05-2019 | 22:52:38

Novotel, Jl. Cihampelas-Bandung (Inmas Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah)

Pembangunan bidang agama merupakan bagian penting yang terintegrasi dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera. Pembangunan bidang agama merupakan upaya negara untuk memenuhi hak dasar Negara terhadap rakyat sebagai mandatory spending atas amanat Undang-Undang yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945

Pengelolaan bidang Urusan agama Islam dan Pembinaan Syari’ah merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pada Bimbingan Masyarakat Islam yang bersentuhan langsung dengan keseluruhan aspek Hukum Islam dalam tatanan hidup masyarakat yang diantaranya diemban oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan Nikah dan Rujuk, bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, bimbingan syari’ah serta penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam

Sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat, serta sebagai pedoman terhadap pelayanan yang diberikan oleh KUA, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan KUA Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, di Novotel, Jl. Cihampelas Bandung, Selasa (28/05/2019)

Kegiatan dihadiri oleh 10 orang peserta, selain dari unsur internal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, peserta kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Seksi Bina Kelembagaan Wilayah I Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Kepala Seksi Bimas Islam, serta Pokjahulu Provinsi Jawa Barat

Kepala Bidang Urais dan Binsyar, Drs. H. Aldim, M.SI., dalam arahan dan sambutannya menuturkan bahwa “KUA merupakan etalase lembaga Kementerian Agama yang harus mendapat perhatian secara intens, untuk mengangkat citra baru KUA sebagai sebuah lembaga yang bersih dalam melayani umat” tutur Kepala Bidang

Sementara itu Kepala Seksi Pemberdayaan KUA, H. Undang Lukmanul Hakim, S.H., mengungkapkan bahwa setiap penyelenggara layanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan

“Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu sentral yang diharapkan mampu memperbaiki image masyarakat terhadap lembaga pemerintah serta untuk meraih kepercayaan dan dukungan publik atas program kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga” ungkap Kepala Seksi

Lebih lanjut Kepala Seksi Pemberdayaan KUA berharap bahwa, melalui kegiatan FGD tersebut bisa melahirkan rumusan dan rancangan yang kredible untuk dijadikan pedoman standar pelayanan pada lembaga KUA khususnya di Jawa Barat

Kontributor : Hendra Gunawan