Transformasi dan Digitalisasi Sektor Layanan KUA

Sabtu, 27-04-2019 | 21:34:33

Prime Park, Jl. PHH Mustofa – Bandung (Inmas Bidang Urais dan Binsyar)

Pada umumnya, teknologi digital secara masif telah mempengaruhi pola dan gaya hidup keseharian masyarakat dalam menjalani rutinitas. Pemanfaatan teknonologi digital telah lama dan banyak digunakan sektor privat/swasta, baik industri kecil kreatif maupun perusahaan bonafide yang dilakukan secara konvensional untuk mengembangkan market bisnisnya

Tantangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara faktual dan dinamis tersebut diantaranya adalah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwasannya penyelenggara negara harus memilki sistem dalam rangka memberi kemudahan, kecepatan, kepastian dan transparansi terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan baik berupa barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara kepada publik

Menyikapi revolusi industri 4.0 tersebut, Kementerian Agama telah lama menerbitkan regulasi, diantaranya adalah melalui KMA No. 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama dan KMA No. 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama. Terbitnya regulasi tersebut merupakan upaya strategis peranan lembaga dalam memberikan stimulasi, semangat perbaikan, dan inovasi layanan, untuk mewujudkan pelayanan prima yang dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel yang akan mendisrupsi semua bidang produk layanan yang ada pada Kementerian Agama, salahsatu diantaranya adalah pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk yang menjadi bagian tugas serta fungsi lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Transformasi sektor layanan pada lembaga KUA juga sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang semula dilakukan secara manual menjadi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digital secara optimal untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat

Tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama, Kementerian Agama secara resmi telah meluncurkan Simkah berbasis Web, yang digelar di Kantor Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). Simkah Web merupakan aplikasi generasi kedua sebagai pengembangan dari Simkah generasi pertama versi dekstop, adapun keunggulan Simkah Web diantaranya adalah :

  1. Kemudahan penggunaan, karena formulir isian untuk membuat akta nikah, buku nikah dan kartu nikah sudah terisi secara otomatis hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Dilengkapi fitur untuk mencetak kartu nikah dan survey kepuasaan masyarakat
  3. Tersedianya menu layanan pendaftaran nikah yang mudah diakses secara online
  4. Terintegrasi ke dalam berbagai aplikasi layanan, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online (SIMPONI), serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung yang saat ini masih dalam proses pengintegrasian
  5. Memiliki QR Code (kode batang) sebagai fitur security (keamanan) supaya buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
  6. Adanya tampilan dan kemudahan dalam menyajikan laporan peristiwa nikah dengan variable statistik usia nikah, pendidikan dan pekerjaan

Simkah Web secara Nasional telah diujicobakan pada KUA di seluruh Provinsi sejak Juni 2018. Provinsi yang telah 100% menggunakan Simkah Web diantaranya adalah Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan Provinsi yang paling banyak melakukan aktivasi Simkah Web adalah Provinsi Jawa Barat

Sebagai bentuk evaluasi, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Layanan KUA Berbasis IT Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, di Prime Park Jl. PHH Mustofa-Bandung, Rabu s/d Jum’at (24-26/4/2019)

Peserta kegiatan berjumlah 60 orang, terdiri dari unsur Admin/Operator Bimas Islam/Urais dan Binsyar serta perwakilan dari unsur Operator Simkah Web  KUA Kecamatan. Selain dari unsur internal, pemateri/narasumber kegiatan juga menghadirkan Tim Teknis pengelola Simkah Web Kemenag RI, Balai Diklat Keagamaan Bandung, serta Kasubdit Mutu, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI

Kepala Seksi Pemberdayaan KUA (Kasi Daya), H. Undang Lukmanul Hakim, S.H, dalam laporannya menuturkan bahwa, program tersebut merupakan upaya untuk penguatan aspek layanan berbasis Teknologi Informasi pada lembaga KUA dengan fokus utama supaya pelayanan dan bimbingan yang dilakukaan KUA di seluruh jenjang dapat memiliki pemahaman yang sama, baik dari segi pemahaman regulasi, maupun keterampilan SDM dalam mengelola layanan berbasis digital

“Dengan kegiatan ini, kami melakukan bimbingan keterampilan serta materi terkait pengembangan aplikasi Simkah Web dan aplikasi layanan lainnya yang ada di Bimas Islam dalam rangka penguatan aspek layanan pada lembaga KUA, disamping sebagai review dan evaluasi progress penggunaan Simkah di Kabupaten/Kota serta memberikan informasi tentang menu baru yang menjadi fasilitas tambahan yang ada pada Simkah Web dan aplikasi Bimas Islam lainnya” tutur Kasi Daya

Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, Drs. H Aldim, M.SI, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutan dan arahannya, Kepala Bidang menekankan bahwa Aksi Open Goverment Indonesia (OGI) 2016-2017 Kementerian Agama terhadap jenis pelayanan publik pada Kementerian Agama yang terdiri dari pelayanan jasa, pelayanan barang dan pelayanan administratif, merupakan upaya untuk meningkatkan rating kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

“Transformasi sektor layanan pada lembaga KUA diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan efisiensi waktu sehingga terjamin kepastian pemenuhan layanan bagi masyarakat, serta dapat memotong jalur birokrasi yang tidak perlu” tutur Kepala Bidang

Kontributor : Hendra Gunawan