Kegiatan Temu Konsultasi, Paparkan Kriteria Faham Keagamaan Sesat

Kamis, 08-11-2018 | 14:23:55

Hotel Harmoni (INMAS Kota Tasikmalaya)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama memiliki tugas membimbing, melayani, memberdayakan, dan mengembangan masyarakat Islam. Salah satu fokusnya adalah penanggulangan radikalisme yang berbasis pada pemahaman dan keyakinan agama. Salah satu upaya yang dilakukan seperti kegiatan Temu Konsultasi Masalah-Masalah Aktual Bidang Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik.Dilaksanakan Minggu s.d. selasa tanggal 4 s.d 6 november 2018 bertempat di Hotel Harmoni Tasikmalaya.

Kegiatan dibuka langsung oleh Juraidi, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, hadir pula mendampingi Kepala Sub Direktorat Bina Paham Keagamaan Bermasalah dan Penanganan Konflik Nur Azizah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kota Tasikmalaya, Fuad Lutfi, Kepala Seksi Bimas Islam Danial Abdul holik dan Tim narasumber. Hadir sekitar 50 orang peserta yang merupakan Pimpian organisasi masyarakat islam dari berbagai Kota di Provinsi Jawa Barat.

Juraidi menuturkan Di Indonesia, dalam menjaga Agama Islam dari paham-paham yang menyimpang, MUI telah merumuskan 10 (sepuluh)  kriteria aliran yang masuk dalam kategori sesat menurut versi MUI. Kementerian Agama menyebutnya dengan paham yang bermasalah. Disamping kriteria MUI, Konstitusi Negara kita juga merumuskan kriteria aliran gerakan bermasalah menurut undang-undang ada 7 (tujuh) kriteria yaitu: Pertama, Membahayakan keselamatan jiwa;seperti mengajarkan para pengikutnya melukai diri sendiri;Kedua,Menyalahi norma umum/membahayakan ketertiban umum; seperti mengajarkan aliran yang nyata-nyata sesat/bermasalah;

“Selanjutnya adalah membahayakan kesehatan umumseperti memperbolehkan obat-obatan terlarang, dan narkotika”, imbuhnya.

Kriteria lainnya adalah mengganggu akhlak public seperti memperbolehkan seks bebas , criteria  Kelima adalah melanggar hak-hak dasar orang lain, Keenam,Menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat; dan criteria terakhir  yaitu menganjurkan dan mengajarkan makar terhadap pemerintahan yang sah, serta tidak mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 “Jadi, beragama harus kita jaga, tentunya dengan memahami kriteria-kriteria yang sudah dirumuskan oleh MUI dan Konstitusi” paparnya.

Kontributor : Yeni Rohayati