Kamis, 12-10-2017 | 12:48:22

Diklat Hak Setiap ASN

Jl. Jend. Sudirman - Bandung (Inmas Bagian Tata Usaha)

Kapusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag RI, H. Saeroji, mengungkapkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Gaji, tunjangan, dan fasilitas; Cuti; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; Perlindungan; dan Pengembangan kompetensi. Pendidikan dan Pelatihan sebagai sarana pengembangan kompetensi menjadi bagian dari hak ASN untuk mendapatkannya.

Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Optimalisasi Layanan Hasil KediklatanMelalui Peran Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag RI di Aula Usisa Al Maula Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Kamis (12/10).

Menurut mantan Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat ini, minimal seorang ASN harus mengikuti kegiatan kediklatan sekali dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk pembaharuan ilmu. Namun dalam kenyataannya, masih banyak ASN yang  tidak pernah mengikuti diklat, bahkan ada yang 15 tahun baru mengikuti diklat. Hal ini dikarenakan masih minimnya anggaran untuk kegiatan kediklatan.

Untuk mensiasati  keterbatasan anggaran kediklatan, sementara tuntutan diklat  terus ditingkatkan, ada beberapa skema untuk diklat peningkatan kompetensi.  Pertama  adalah diklat regular. Diklat ini diselenggarakan oleh Pusdiklat ataupun Balai Dikat Keagamaan. Pada diklat ini peserta dari satker diundang ke asrama Pusdiklat maupun Balai Diklat. Anggaran penyelenggaraan diklat ini dibebankan pada DIPA Pusdiklat maupun BDK.

Skema Kedua Diklat di Wilayah Kerja atau biasa disebut  DDWK. Pada diklat ini tim PUsdiklat ataupun BDK yang turun ke satker, dan pelaksanaan diklat berlangsung di wilayah satker. Sementara biaya dibebankan pada anggaran pusdiklat maupun BDK.

Skema ketiga adalah diklat kerjasama. Pada diklat ini satker memiliki anggaran untuk pengembangan kompetensi. Karena Satker tidak diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kediklatan, sertifikat kediklatan yang diakui untuk angka kredit adalah sertifkat yang dikeluarkan oleh Pusdiklat atau BDK. sertifikat kediklatan yang diakui untuk angka kredit adalah sertifkat yang dikeluarkan oleh Pusdiklat atau BDK, maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui  kerjasama antara Pusdiklat atau BDK, dengan satker.

Selain itu, diklat kerjasama juga dapat berupa berbagi anggaran, gabungan antara anggaran sakter dan juga anggaran yang dimiliki oleh Pusdiklat maupun BDK. Melalui ketiga skema tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kediklatan, terutama bagi JFT dalam hal pemenuhan angka kredit.

Kontributor : Tri Budiono