Rabu, 23-11-2016 15:03:38

Kakanwil : Harus Ada Aturan Tegas Tentang P3N


Pembukaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan NR Tahun 2016

Jl Garuda - Bandung (Inmas - Bidang Urais dan Pembinaan Syariah)

Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H.A. Buchori memandang penting  adanya aturan yang menaungi keberadaan P3N (Petugas Pencatatan Peristiwa Nikah). Menurutnya keberadaan mereka merupakan bagian dari kearifan lokal yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pernyataan ini diungkapkannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan NR Tahun 2016 di Hotel West Point, Jl. Garuda Bandung, Senin (21/11).

Secara Undang-undang, keberadaan P3N masih diakui, karena Undang-undang tersebut belum dicabut. Kakanwil, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala di beberapa KUA Kota Depok, mengungkapkan bahwa keberadaan P3N atau yang biasa disebut amil atau modin masih diperlukan di tengah-tengah masyarakat, terutama di Jawa Barat. Mereka tidak hanya mengurusi masalah pernikahan saja melainkan juga mengurusi masalah pengurusan jenazah serta memimpin tahlilan bagi almarhum.

Sebelumnya, P3N di daerah luar Jawa dan Madura masih bisa melakukan pencatatan nikah, namun dalam perkembangan karena dipandang sebagai sumber gratifikasi hal tersebut dihentikan. Menurut Kakanwil, keberadaan P3N perlu ada kejelasan payung hukumnya.

Selain itu Kakanwil juga mengungkapkan bahwa angka Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya pencatatan nikah untuk Jawa Barat meningkat karena adanya kesadaran dalam pencatatan peristiwa nikah. Kakanwil berharap agar pencairan PNBP jangan terlalu lama, terutama untuk transportasi para penghulu. Menurutnya, keterlambatan dalam pencairan ini menimbulkan peluang melahirkan manipulasi yang berujung pada gratifikasi.

Direktur Urais dan Pembinaan Syariah Bimas Islam Kemenag RI, H.M. Tambrin, menanggapi tentang keterlambatan pencairan PNBP dikarenakan sesuai dengan mekanisme peraturan bahwa PNBP harus dimasukkan ke kas negara. Sementara itu, ada keterlambatan KUA dalam penyetoran PNBP. Oleh sebab itu penyusunan laporan NR harus cepat dan secara berkala.

Menurut Direktur Urais dan Binsyar, yang juga mantan Kakanwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan, capaian PNBP NR Provinsi Jawa Barat tertinggi. Dari 441.813 peristiwa nikah, tercatat 315.272 merupakan pencatatn nikah yang dilaksanakan di luar KUA.

Kegiatan yang ditujukan untuk sosialisasi dan sekaligus evaluasi pengelolaan PNBP NR ini diikuti oleh  85 orang peserta yang terdiri dari 75 orang operator Kankemenag Kab./kota dan utusan dari Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat. Hadir pada kesempatan tersebut, Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. Aldim dan Kasi Pembinaan Kepenghuluan Dirjen Bimas Islam, H. Burhanudin.

Kontributor : Ahmad Shiddiq

Fotografer : Deden Faried

Berita Lainnya
Jumat, 26-05-2017 14:43:06

KUNINGAN JUARA UMUM KSM DAN AKSIOMA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT 2017

Rabu, 24-05-2017 19:25:16

Pelantikan dan Rakerda I PD IGRA Kota Bogor

Rabu, 22-06-2016 11:40:59

PPDB MIN 1 Cianjur Berjalan Lancar

Senin, 20-06-2016 09:18:29

KaKanKemenag Kota Tasikmalaya Gelar Silaturahmi Bersama Guru Madrasah

Jumat, 17-06-2016 13:29:38

Kakankemenag Cianjur Lantik Kepala Subbagian TU